Satu Kursi Wakil Ketua DPR Bidangi Koordinasi Kemaritiman?

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 9 Januari 2017 23:00 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui wartawan di Media Center DPR setelah rapat pimpinan yang membahas pergantian dirinya sebagai wakil ketua. Senin, 25 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Di kalangan pimpinan DPR, tengah ada pembahasan mengenai tugas dan fungsi wakil Ketua DPR yang baru mengenai koordinasi bidang kemaritiman, atau reformasi birokrasi dan bidang antikorupsi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah termasuk yang menginginkan Wakil Ketua DPR yang baru mengurusi bidang masalah kemaritiman. Meski adapula yang menginginkan bidang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. "Itu yang sudah berkembang dan yang sudah terdengar," kata Fahri Hamzah di kompleks DPD/DPR/MPR, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.

Lain halnya dengan Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan. Ia mengatakan pimpinan DPR masih akan membahas pembagian tugas dan fungsi wakil Ketua DPR ini. "Apakah nomenklatur baru atau bagaimana, dibahas nanti," kata Taufik.

Sejauh ini, DPR memiliki empat wakil ketua yang masing-masing membawahi beberapa alat kelengkapan dewan sesuai bidangnya. Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menjadi Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan. Politikus Partai Demokrat Agus Hermanto menjabat Wakil Ketua DPR bidang Industri dan Pembangunan.

Adapun politikus Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menjadi Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat.

DPR tengah menggagas satu kursi baru yang akan mengakomodasi partai pemenang pemilu PDI Perjuangan. Ketentuan kursi baru itu dibuat sebagai hasil revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

18 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya