KPK Dalami 180 Nama yang Disebut dalam Putusan Hakim Tipikor  

Reporter

Senin, 9 Januari 2017 22:01 WIB

Koalisi Pemantau Peradilan bersama pimpinan KPK Alexander Marwata dan Saut Situmorang menggelar teatrikal menangkap monster mafia hukum di depan Gedung KPK, 26 Juli 2016. TEMPO/Danang

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami nama-nama yang pernah diduga terlibat tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan setidaknya ada sekitar 180 nama yang disebut dalam putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami kemarin sudah inventarisasi 180-an orang yang disebut dalam putusan hakim yang terlibat dalam tipikor," ucap Alex dalam acara konferensi pers Kinerja KPK 2016 di Auditorium KPK, Senin, 9 Januari 2017.

Melihat beban kerja di KPK, Alex menuturkan lembaganya sudah mengevaluasi, apakah nama-nama tersebut akan diproses sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain. "Karena beban kerja di KPK sudah banyak, dan perkara-perkara yang menyangkut Pasal 55 KUHP akan dikoordinasikan dengan kejaksaan serta kepolisian," ujar Alex.

Pasal 55 KUHP yang dimaksud adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Alex mengatakan sekitar 180 nama itu sudah terkumpul sejak 2010. Hingga saat ini, belum ada satu pun dari nama-nama itu yang naik ke penyelidikan ataupun penyidikan. "Kami baru minta penuntut umum, baru jumlahnya yang dinyatakan hakim turut serta dari berbagai perkara itu," ucapnya.

Dalam menyusun dakwaannya, jaksa penuntut umum kerap memasukkan Pasal 55 atau pasal penyertaan kepada para terdakwa . Pasal ini digunakan jika dalam korupsinya seorang terdakwa melakukannya bersama orang lain.

"Misalnya, dari kasus Century kan ada banyak tuh. Kami ingin dalami lagi, apa sih masing-masing keterlibatan mereka, apakah layak dinaikkan," ujar Alex.

MAYA AYU PUSPITASARI




Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

7 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

9 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

11 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

12 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

19 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya