TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rumusan soal bela negara akan dilakukan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Hal ini dilakukan agar tidak ada saling tumpang-tindih dalam pelaksanaan bela negara, termasuk siapa dan bagaimana pihak yang bisa ikut pelatihan bela negara.

"Presiden sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan bela negara rumusannya dilakukan oleh Wantanas, dengan demikian tidak ada lagi overlapping pelaksanaan yang berkaitan dengan bela negara," kata Pramono di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.

Pramono mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pembentukan Wantanas dengan tugas khusus bela negara tunggal menunggu penerbitan peraturan presiden. Sebelumnya, bela negara ada yang diatur di Lembaga Pertahanan Nasional dan ada yang di Wantanas. Wantanas saat itu hanya memberi masukan kepada presiden terhadap semua persoalan. "Sekarang Presiden sudah memutuskan mengkhususkan Wantanas pada yang berkaitan dengan bela negara," kata Pramono.

Baca juga:
Latih Bela Negara FPI, Dandim Lebak Dicopot

Pramono mengatakan ini menjawab pertanyaan tentang keikutsertaan anggota Front Pembela Islam (FPI) dalam pelatihan bela negara di Lebak, Banten. Foto kegiatan ini menjadi viral dan membuat heboh netizen setelah diunggah di media sosial. Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra pun mencopot Komandan Kodim Lebak Kolonel Czi Ubaidillah pada Senin ini karena dianggap melanggar prosedur tidak melapor ke atasan soal kegiatan tersebut.

Pramono mengatakan nantinya siapa yang bisa ikut bela negara dan bagaimana pelaksanaannya akan diatur Wantanas. "Tugas bela negara nanti akan diatur Wantanas mengenai siapa dan bagaimana pengaturannya, karena sekarang ini baru diputuskan dan perpresnya sudah dipersiapkan," katanya.

AMIRULLAH SUHADA

Simak:
PBNU: Tebarkan Islam Ramah, Bukan Islam Marah