Pekerja asing asal Tiongkok setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Banten, akan dideportasi karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi ketenagakerjaan dan izin tinggal. TEMPO/Darma Wijaya
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat bijak memilah informasi mengenai masuknya jutaan tenaga kerja asal Cina, yang memanfaatkan kebijakan bebas visa. Pemerintah pun sempat didorong mengevaluasi kebijakan itu.
"Harus dibedakan antara isu atau hoax (berita bohong) dengan realitas," kata Wiranto di depan kantornya, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.
Wiranto membahas isu itu secara khusus dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantornya. Seusai pertemuan, dia memastikan tak ada upaya sistematis dari negara asing untuk menyusupkan tenaga kerja ke Indonesia.
"Ketakutan kita akan adanya upaya terencana mengenai datangnya tenaga kerja dari RRT (Tiongkok) secara terstruktur, itu tidak benar," ujarnya.
Data tenaga kerja asing asal Cina dari Kementerian Tenaga Kerja pun sempat dipermasalahkan. Data itu dinilai hanya mencatat jumlah tenaga kerja asing dengan keterampilan, dan tak meliputi mereka yang tidak berketrampilan, maupun yang diketahui masuk secara ilegal.
Wiranto meyakinkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah tetap berjalan. "Baik dari sisi jumlah, keterampilan yang datang, juga memonitor mereka yang nyata-nyata menggunakan dalih turis kemudian kerja. Itu sudah ditangkap dan sebagainya," kata Wiranto.
