Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi inspektur upacara dalam perayaan HUT ke-71 RI oleh Kementerian Korodinator Bidang Kemaritiman di gedung BPPT, 17 Agustus 2016. ISTIMEWA
TEMPO.CO, Bogor - Indonesia dipastikan akan mencoret beberapa negara yang semula diberi fasilitas bebas visa kunjungan singkat setelah melalui tahap evaluasi beberapa waktu lalu.
"Sudah ada tapi tentu terlalu early kalau saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan (pihak) terkait melakukan evaluasi itu," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 4 Januari 2017.
Ia menegaskan untuk kepentingan pariwisata, kebijakan bebas visa juga perlu dievaluasi jika nyatanya tidak memberikan kontribusi yang signifikan.
Selain itu, Luhut menegaskan pemberian fasilitas bebas visa juga perlu dicabut jika warga negara dari negara bersangkutan berpotensi melakukan pelanggaran di Indonesia.
"Kami di sektor pariwisata melihat kalau memang angkanya tidak signifikan ngapain kita teruskan, atau potensi untuk membuat pelanggaran di Indonesia," katanya.
Ia juga menekankan sampai sejauh ini dari hasil evaluasi sementara sangat sedikit yang menggunakan fasilitas visa sementara untuk tinggal dalam waktu lama di Indonesia apalagi untuk mencari kerja.
"Jadi kalau ada yang omong-omong bilang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu, saya pingin orangnya datang ke saya, tunjuk angkanya, di mana, kita pigi sama-sama. Jangan kita buat dusta di antara kita," katanya. Menurut dia, kritik yang disampaikan kepada pemerintah harus didasari dengan data.
"Kita bicara harus ada data, jangan tanpa data, jangan perasaan dengan perasaan saja," katanya.
Sebelumnya, isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina di Indonesia kembali menjadi pembicaraan panas di media sosial. Jumlah pekerja asal Cina itu disebutkan mencapai 10 juta orang. Presiden Jokowi gerah dengan maraknya informasi miring soal jumlah pekerja Cina di Tanah Air itu sehingga menyebutnya sebagai berita bohong alias hoax. Menurut Presiden, jumlah pekerja asal Cina itu sekitar 21 ribu.
