Penyidik KPK Geledah Kantor Sri Hartini Cari Barang Bukti

Reporter

Senin, 2 Januari 2017 20:57 WIB

Rombongan mobil KPK saat meninggalkan rumah dinas Bupati Klaten, Sri Hartini usai penggeledahan pada Jumat siang, 30 Desember 2016. Pemeriksaan ini terkait operasi tangkap tangan bupati tersebut. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Klaten - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendatangi gedung B dan C di Komplek Sekretariat Daerah Klaten pada Senin, 2 Januari 2017. Di Gedung B, yang berada di belakang Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, terdapat ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini dan Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi yang disegel KPK sejak Jumat pekan lalu.

Dari pantauan Tempo, sekitar pukul 10.48, ada sekitar tujuh petugas KPK yang memasuki Gedung B. Selain menggendong ransel, sebagian dari mereka juga membawa kardus dan sejumlah koper berukuran besar. Adapun di Gedung C, sebelah timur Gedung B, terdapat ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sartiyasto dan ruang kerja Kepala Bidang Mutasi BKD Slamet yang juga disegel KPK sejak Jumat pekan lalu.

"(Tim KPK) Tiba di sini sekitar pukul 10.00," kata salah seorang anggota Kepolisian Resor Klaten yang berjaga di pintu masuk Gedung C, lengkap dengan rompi dan senjata laras panjang. Penjagaan ketat tidak hanya berlaku di kedua gedung tersebut.

Meski komplek perkantoran Pemkab Klaten sepi karena masih dalam suasana cuti bersama, dua pintu gerbangnya juga ditutup rapat. Hanya jurnalis dan orang-orang yang berkepentingan yang diizinkan masuk setelah melalui proses pemeriksaan identitas.

Komisi Antirasuah juga mendatangkan tukang kunci dari luar. "Saya baru diminta membuka kunci pada tiga meja kerja di dalam ruangan yang berada di seberang ruang kerja Bupati (ruang Ajudan Bupati)," kata Budianto, tukang kunci asal Klaten itu.

Pada Ahad, 1 Januari, KPK juga kembali menyambangi rumah dinas Sri Hartini di Jalan Pemuda, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah. "Tim masuk sejak tadi siang," kata anggota Polres Klaten yang bertugas jaga pada Ahad malam. Pada hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah pribadi Sri Hartini di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten.

Rombongan KPK baru meninggalkan rumah dinas Sri Hartini sekitar pukul 22.50 menggunakan tujuh mobil Toyota Innova berpelat nomor AB. Saat dikonfirmasi Tempo ihwal serangkaian penggeledahan yang dilakukan di Klaten, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan baru akan mengecek informasi tersebut. "Informasinya sedang kami pastikan. Akan disampaikan berikutnya," kata Febri saat dihubungi via WhatsApp.

Siang ini, hingga pukul 14.15, sejumlah petugas KPK sesekali terlihat keluar dan masuk ke Gedung C sambil membawa beberapa tas jinjing. Menurut salah seorang sopir mobil rental dari Jogja yang mengantarkan rombongan KPK, proses penggeledahan bisa berlangsung sejak pagi sampai malam. “Kemarin (Ahad) baru pulang dari rumah pribadi Bupati sekitar pukul 22.00,” kata lelaki paruh baya itu.

Menurut sopir mobil rental yang lain, para petugas KPK sangat merahasiakan seluruh kegiatannya. “Kami sama sekali tidak tahu apa saja kegiatannya dan kemana saja tujuannya. Kami baru diberi petunjuk arah setelah mobil berjalan,” kata sopir yang juga mengantar rombongan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan di Kebumen pada medio Oktober 2016.

Seperti diketahui, Jumat pekan lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sri Hartini. Operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan dugaan adanya setoran dari para PNS terkait promosi jabatan. Sabtu pekan lalu, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten Suramlan sebagai tersangka pemberi suap.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

3 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

7 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

11 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

14 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

20 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya