TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya pada 2017 masih akan fokus mengawasi aliran dana di daerah-daerah setelah adanya otonomi daerah. Menurut dia, ada beberapa daerah yang secara khusus menjadi perhatian KPK.
“Semua daerah, dan khususnya di pilot province KPK, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat,” kata Laode saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Januari 2017.
Menurut Laode, sejak adanya otonomi daerah, ada banyak aliran dana dari pusat ke daerah. Namun aliran dana tersebut tidak terawasi dengan baik. Laode menyebut khususnya daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa.
Laode menuturkan, pihaknya pada 2017 akan mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum di daerah guna mengawasi aliran dana ke daerah tersebut. Menurut dia, cara itu dilakukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan kepada daerah-daerah di Pulau Jawa. “KPK ingin melebarkan jangkauannya sampai ke pulau-pulau terluar dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Meski begitu, Laode membantah bahwa kini KPK memiliki prioritas utama menggelar operasi tangkap tangan terhadap pemimpin daerah. Laode menilai operasi tangkap tangan hanya bersifat insidental. Cara tersebut dilakukan apabila KPK mendapatkan laporan dari masyarakat.
KPK belum lama ini menggelar operasi tangkap tangan, yaitu pada 30 Desember 2016. KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Klaten. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing US$ 5.700 serta Sin$ 2.035.
DANANG FIRMANTO
Berita terkait
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
4 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
4 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
7 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
11 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
12 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
19 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya