OTT Bupati Klaten, Ada Uang 2 M dan Pecahan 100 Dollar

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 30 Desember 2016 23:02 WIB

Rombongan mobil KPK saat meninggalkan rumah dinas Bupati Klaten, Sri Hartini usai penggeledahan pada Jumat siang, 30 Desember 2016. Pemeriksaan ini terkait operasi tangkap tangan bupati tersebut. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap delapan orang hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten hari ini, Jumat, 30 Desember 2016.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan delapan orang itu terdiri dari satu penyelenggara negara, empat pegawai negeri sipil, dan tiga swasta. "Delapan orang itu sedang menuju Jakarta saat ini," kata dia di kantor KPK, Jumat, 30 Desember 2016.

BACA: Ketua KPK Benarkan Penangkapan KPK
Ini Kronologi Penangkapan Bupati Klaten

Febri mengatakan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Klaten Sri Hartini itu diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten. Pemberi suap diperkirakan lebih dari satu orang.

Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar dan sejumlah dokumen. Uang yang diamankan itu terdiri dari mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. "Ada segepok pecahan US$ 100," kata Febri.

BACA: Harta Bupati Klaten 35 M


Febri tak menjelaskan bagaimana kronologis dan detil tindak pidana korupsi itu. Ia mengatakan saat ini lembaganya masih menunggu kedatangan orang-orang yang tertangkap. "Saat ini sedang proses lebih lanjut maksimal 1x24 jam peningkatan status penyelidikan ke penyidikan. Besok dipastikan terkait proses penyidikan siapa yang ditetapkan tersangka dan apa saja yang disita."

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

11 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

12 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

14 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

17 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

23 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya