Rakyat Adat Bali Tolak Reklamasi Kepung Kantor Gubernur

Reporter

Kamis, 22 Desember 2016 23:02 WIB

Ratusan warga dan pekerja wisata air yang tergabung dalam ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) membentangkan poster penolakan reklamasi dan pencabutan Perpres No.51/2014 saat unjuk rasa di Teluk Benoa, Badung, Bali, 15 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Denpasar - Puluhan ribu warga adat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa, Kamis, 22 Desember 2016, mengepung Kantor Gubernur Bali di Jalan Basuki Rakhmat, Nomor 1, Denpasar.


Mereka melakukan aksi longmarch memenuhi jalan mengelilingi lapangan Niti Mandala Renon. Sepanjang jalan bergemuruh suara kulkul (kentongan bambu) yang dibunyikan oleh para massa perserta aksi.


Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) I Wayan 'Gendo' Suardana saat berorasi di depan Kantor Gubernur Bali mengatakan, menjelang 2017 perjuangan masyarakat Bali sudah memasuki tahun keempat.


"Seperti malam pengrupukan menjelang hari raya Nyepi, kita somya kala (mengusir energi negatif). Di sini kita pukul kulkul supaya gedung Kantor Gubernur Bali bersih dari energi negatif menyambut tahun 2017," kata Gendo, Kamis, 22 Desember 2016.


Gendo menjelaskan, simbolisasi pengusiran energi negatif juga sebagai harapan agar pemimpin Bali di masa yang akan datang mampu menerima aspirasi rakyatnya. "Supaya pemimpin kita nanti bisa berpikir dengan jernih di gedung ini," ujarnya.


Advertising
Advertising

Kantor Gubernur Bali dikepung dari enam lokasi. Masing-masing lokasi diisi oleh pentas grup musik yang aktif menyuarakan penolakan reklamasi. Grup musik yang tampil, yaitu Superman is Dead, The Hydrant, Joni Agung and Double T, Nosstress, The Dissland, The Bullhead, The Djihard. Adapun pentas kesenian lainnya, yaitu Inguh dkk (lawak Bali atau bondres), Barong Sanur Go Green, Rarekualikers (Baleganjur).


Koordinator Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi I Wayan Swarsa, saat berorasi mengatakan dalam keyakinan umat Hindu di Bali, kulkul mengandung filosofi Tri Brata Sandi. "Pertama, dharma. Kulkul digunakan untuk upacara keagamaan untuk keharmonisan semesta," katanya.


Kedua, ujar dia, Sima. "Fungsi kulkul dibunyikan ketika ada ancaman bahaya, salah satunya jenis kulkul bulus," ucap Swarsa yang juga Bendesa Adat Kuta itu.


Sedangkan yang ketiga, Laksana. Swarsa menjelaskan fungsi kulkul sebagai aktivitas gotong-royong warga. "Ini simbolis aksi damai. Bunyi kulkul sebagai suara kebersamaan dan persatuan komponen tolak reklamasi," tuturnya.


BRAM SETIAWAN


Berita terkait

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.

Baca Selengkapnya

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.

Baca Selengkapnya

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.

Baca Selengkapnya