Pelajar mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 di SMP Negeri 19 Banda Aceh, Aceh, 9 Mei 2016. Sebanyak delapan dari 19 SMP atau yang sederajat di Kota Banda Aceh melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK). ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menargetkan 60 persen pelaksanaan ujian nasional pada 2017 berbasis komputer (UNBK).
"Kami menargetkan sekitar 60 persen sekolah bisa menyelenggarakan UNBK," ujar Muhadjir dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2016.
Kementerian berupaya mengoptimalkan penggunaan komputer sehingga bisa menghemat penggunaan anggaran. "Saya meminta daerah mencari kemungkinan penambahan komputer sehingga tidak perlu ujian berbasis kertas. Dengan demikian, bisa menghemat anggaran lebih banyak," katanya.
Muhadjir meminta agar kepala dinas pendidikan di daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi sehingga bisa menyelenggarakan UNBK. Melalui pelaksanaan UNBK, dia melanjutkan, akan ada efek berganda, yakni bisa melakukan pemetaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui berapa banyak kebutuhan komputer. "Tahun depan, penggunaan anggaran kita lebih banyak untuk infrastruktur," tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Saat ini sudah ada 12.058 sekolah dan madrasah yang siap melaksanakan UNBK. Pelaksanaan UN 2017 juga diiringi dengan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Untuk USBN, mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran yang tidak ada di UN ditambah pelajaran agama.
Muhadjir mengimbau semua pihak agar pelaksanaan UN 2017 penuh kejujuran. "Tugas kita mengurangi dampak negatif pelaksanaan UN. Kita tahu, banyak terjadi penyimpangan pada UN, misalnya ada 20 mata pelajaran yang diujikan, maka 20 pula sontekannya. Karena itu, pelaksanaan UN harus diselenggarakan dengan jujur," ucapnya.
Dia mengaku sebelumnya ngotot untuk melakukan moratorium UN. Penyebab utamanya adalah dampak negatif pelaksanaan UN, yang mereduksi nilai pendidikan serta menyebabkan banyak siswa tidak jujur. "Sekarang kita berupaya mengurangi dampak negatif UN tersebut," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan UN tetap berjalan atau dengan kata lain Presiden menolak usul Mendikbud yang menginginkan adanya moratorium UN. Ujian nasional tetap diadakan, dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan.
Beberapa perbaikan itu di antaranya terkait dengan perlunya peningkatan kompetensi guru yang telah disertifikasi dari waktu ke waktu. Penyempurnaan juga dilakukan dalam ujian sekolah yang nantinya ada kisi-kisi nasional.
