Hercules Jatuh, DPR Minta TNI Investigasi Perawatan Pesawat

Reporter

Senin, 19 Desember 2016 21:29 WIB

Prajurit TNI, Polri dan warga mengevakuasi puing pesawat Hercules yang jatuh di kawasan Gunung Lisuwa, Kampung Maima, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, 18 Desember 2016. Pesawat TNI AU C-130 Hercules bernomor ekor A-1334 yang membawa 13 awak mengalami musibah saat melakukan misi "navigation exercise" dan pengangkutan logistik Pemda Papua pada Minggu (18/12) pagi. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mengatakan TNI harus menginvestigasi secara komprehensif perawatan dan pengelolaan skuadron pesawat miliknya. Ia juga menambahkan, harus ada reformasi pengelolaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), menyusul jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Papua, pada Ahad, 18 Desember 2016.

"Hercules tipe ini memang sudah tua karena diproduksi tahun 1964. Tetapi bukan berarti usia perawatan tersebut membuatnya tidak aman untuk diterbangkan," ujar Charles, di Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.

Dia mengatakan pesawat jenis Hercules dengan usia yang sama, masih banyak digunakan di berbagai negara dengan optimal. Tetapi, dengan catatan, perawatannya baik.

Selain keterbatasan anggaran, Charles mengatakan, ada antrean yang harus dilewati untuk pengadaan pesawat angkut militer baru. "Pascakecelakaan Hercules di Medan beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa dari 24 unit pesawat Hercules yang kita punya hanya 11 yang dalam kondisi siap terbang," katanya.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) itu, dari total 50 pesawat angkut yang dimiliki Indonesia, hanya 24 unit yang bisa terbang. Hal itu tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI AU terkait perawatan dan pengelolaan pesawat terbang TNI.

"Terkait kebijakan anggaran, untuk tahun 2017, anggaran untuk TNI AU memang paling kecil. Dari rencana anggaran Rp 108 triliun matra udara hanya mendapat alokasi Rp 13,8 triliun," katanya.

Charles menegaskan fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar anggaran pertahanan dari tahun ke tahun terus meningkat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertahanan. Dia mendukung penuh pemerintah menaikkan anggaran pertahanan sampai 2019 sebesar Rp 250 triliun.

"Masih hangat dalam memori kita tentunya dalam setahun terakhir insiden kecelakaan yang melibatkan pesawat TNI baik itu penumpang maupun pesawat tempur sudah terjadi setidaknya 5 kali," ujarnya.

Dia mengatakan prajurit TNI dilatih dan dididik untuk menghadapi ancaman dan musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan untuk mati karena kelalaian institusi sehingga jangan jadikan pesawat dan alutsista sebagai peti mati prajurit.

Pesawat Hercules milik TNI AU hilang kontak sekitar pukul 06.05 WIT pada Ahad, 18 Desember 2016. Pesawat itu terbang dari Timika menuju Wamena. Pesawat jatuh setelah diduga menabrak Gunung Tugima, di Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang pesawat berjumlah 13 orang meninggal dunia.

Pesawat tersebut selain melaksanakan misi latihan navigasi, juga tengah membawa logistik untuk Pemerintah Daerah Papua.

ANTARA

Baca juga:
Ada Pesan Khusus pada Pecahan Rupiah Baru
Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping
Sweeping Restoran di Solo, Pelaku Lukai 3 Perempuan

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya