TEMPO.CO, Semarang – Warga penolak pabrik PT Semen Indonesia di Rembang masih akan terus menolak pendirian pabrik. Menurut warga, pemerintah Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia harus mematuhi putusan Mahkamah Agung. “Ini negara hukum. Semua harus mematuhi hukum. Putusan pengadilan sudah jelas mencabut izin lingkungan,” kata koordinator Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, Joko Prianto, kepada Tempo, Rabu, 14 Desember 2016.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan warga penolak pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan ada pertimbangan hakim yang menggunakan dokumen tidak valid.
”Dalam daftar warga yang menolak pabrik semen, ada nama-nama yang bercanda. Di nomor 1906, ada nama Saiful Anwar yang tertulis beralamat di Manchester dengan pekerjaan sebagai Presiden RI. Ada juga Zaenal Muhlisin di nomor 1914 yang menyebut dirinya sebagai Power Ranger,” kata Ganjar.
Sebelumnya, pada 5 Oktober lalu, MA memenangkan gugatan peninjauan kembali warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia. Materi gugatan itu adalah pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia di wilayah Rembang. Hakim yang menangani adalah Yosran, Sudaryono, dan Irfan Fachruddin.
Joko Prianto menilai pernyataan Ganjar tersebut seperti ragu akan keputusan hakim. “Ganjar selalu mengurusi hal-hal kecil tanpa melihat pokok perkara,” kata Joko.
Warga penolak pabrik semen mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera menghentikan proses pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Menurut Joko, jika pemerintah tak menghentikan pabrik semen, hal itu telah menodai hukum. “Kami akan terus melakukan aksi penolakan pendirian pabrik semen.”
Adapun hari ini, ratusan orang berunjuk rasa di Kantor Gubernuran Provinsi Jawa Tengah. Dalam aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) itu, mereka menyerukan berbagai aspirasi dalam kaitan dengan dugaan pelanggaran HAM.
Para pengunjuk rasa meminta pencabutan izin pabrik semen di berbagai daerah di Jawa Tengah karena dianggap akan merusak lingkungan, mendesak penghentian pendirian PLTU Batang, menghentikan kriminalisasi petani, dan mendorong pelestarian lingkungan. “Kami juga mendesak pemerintah agar serius mengurus reforma agraria,” kata koordinator aksi, Damar.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?
4 hari lalu
Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri
4 hari lalu
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSaat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On
5 hari lalu
Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.
Baca Selengkapnya5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK
9 hari lalu
Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaGanjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?
9 hari lalu
ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.
Baca SelengkapnyaGanjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024
9 hari lalu
Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.
Baca SelengkapnyaGibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru
10 hari lalu
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia
10 hari lalu
Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
Baca SelengkapnyaKasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK
11 hari lalu
Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaSepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran
12 hari lalu
Ganjar Pranowo mengaku tak diundang untuk menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya