TEMPO.CO, Palu - Senior Manager Communications PT Vale Indonesia Bayu Aji mengatakan, kerjasama PT Vale Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. "Mekanisme hibah yang disalurkan oleh PT Vale kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melalui proses tata kelola perusahaan," ujarnya melalui surat klarifikasi yang ditujukan kepada Tempo, Selasa, 13 Desember 2016.

Menurut Bayu, PT Vale Indonesia adalah perusahaan terbuka dan terikat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di dunia internasional. Penerimaan dana berupa hibah dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah termasuk salah satu sumber penerimaan daerah yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dengan demikian, pemberian hibah tersebut bukan merupakan sesuatu yang melawan hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bayu.

Rujukan lainnya, kata Bayu, adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Bayu menegaskan, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian dana untuk kegiatan CSR dan atau ComDev dilakukan melalui mekanisme hibah. “Tujuan dilakukannya hibah dalam hal ini justru agar pemberian, pengalokasian dan penggunaan dananya transparan, terarah dan akuntabel," ucapnya. Ia mengatakan PT Vale siap untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjelaskan hal tersebut.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah melaporkan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Longki dilaporkan terkait dugaan korupsi dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia senilai Rp 11,7 miliar dan belasan kasus proyek lainnya.

Dalam laporan ke KPK bernomor 87808 tanggal 09 Desember 2016, FPPD menduga Longki telah mencederai hak-hak rakyat mendapatkan dana CSR atas beroperasinya perusahaan yang mengolah sumber daya alam di wilayah setempat.

Dalam laporan itu, kata Ketua FPPD, Eko Arianto, Longki diduga melakukan konspirasi jahat terhadap penggunaan dana CSR dari PT Vale Indonesia, yang diterima pada 14 Januari 2016. Dana itu tidak digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, tapi melenceng. Bahkan sarat dengan banyak kepentingan.

Berdasarkan data yang dihimpun FPPD, terlihat jelas cara distribusi dana CSR ke 14 SKPD dan Biro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Distribusi dana tidak bersentuhan dengan substansi kepentingan dan kebutuhan rakyat secara langsung.

Penandatanganan serah terima dana CSR dilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur (almarhum) Sudarto. Direktur PT Vale Indonesia, Nikolas D. Karter, dengan tegas menyebutkan dana Rp 11,7 miliar itu adalah bagian dari program CSR perusahaan untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah dan telah dicanangkan sejak 2015.

Namun, berdasarkan kesepakatan yang diteken Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT Vale Indonesia, dana CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat Sulawesi Tengah diubah menjadi dana hibah. Atas dasar itulah, pemerintah provinsi kemudian mengelola dana itu secara langsung.

Pengelolaan dana itu dilakukan dengan menggunakan alas hukum dana hibah. Dana CSR itu juga dijadikan sebagai pendapatan daerah dari sektor lain lain. Setelah itu pemerintah Sulawesi Tengah memasukkan dana itu kedalam batang APBD Perubahan 2016 sebelum didistribusikan ke SKPD.

Cara pengelolaan dana CSR itu ditentang oleh sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah. Mereka menolak dana CSR dimasukan ke dalam APBD Perubahan tahun 2016. Sebab peralihan dana CSR menjadi dana hibah tidak punya dasar hukum.

Dalam laporan FPPD ke KPK juga mencantumkan hasil investigasi dan bukti pelaporan soal beberapa proyek yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Beberapa proyek bermasalah itu diduga melibatkan Longki. Proyek-proyek tersebut adalah:

1. Proyek Pengadaan KTP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2004, senilai Rp 8 miliar, kontraktor PT Utama Beton.
2. Proyek Pembangunan Pasar Sentral Parigi senilai Rp 46 miliar (secara bertahap), kontraktor PT Waskita Karya.
3. Proyek pembangunan Pasar Kota Raya bertahap Rp 10 miliar.
4. Pembangunan Kantor Bupati Parimo dengan total nilai Rp 74 miliar. Dikerjakan oleh PT Global.
5. Pembangunan Gedung DPRD Parimo senilai Rp 32 miliar.
6. Pengadaan mobil pembakaran sampah Rp 1,8 miliar.
7. Pengadaan spare parts alat berat di Towera, senilai Rp 1,5 miliar.
8. Pembangunan Terminal Tiboli Rp 12 miliar (bertahap).
9. Pembangunan Jembatan Ponulele Rp 50 miliar.
10. Pembangunan Balai Sungai Napu Rp13 miliar.
11. Pengadaan Mobil Pick Up 10 unit Rp 1,4 miliar.
12. Rehabilitasi lahan dan hutan sejak tahun anggaran 2011-2013, lokasi tersebar di seluruh daerah di Sulawesi Tengah, terutama di Taman Lore Lindu, Lembah Bosowa.

Sementara itu, Longki mengatakan dana bantuan dari PT Vale diterima berdasarkan MoU antara pemerintah daerah dan PT Vale. Dana itu dimasukan ke kas pemerintah daerah dan telah dibuat peraturan daerah melalui DPRD berkaitan dengan APBD Perubahan 2016. “Terima kasih dengan laporan-laporan mereka (FPPD)," katanya saat dihubungi Tempo, Ahad, 11 Desember 2016.

Longki menjelaskan, uang itu digunakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. “Apanya yang di korupsi," ujarnya.

Ihwal dugaan korupsi anggaran proyek lain, menurut Longki, bisa dilihat setelah ada pemeriksaaan KPK atau pemeriksaan dari mana saja. "Tuduhan korupsi yang lain itu masih bagian dari ketidakpuasan dari kelompok tertentu waktu pilkada lalu," ucap Longki.

AMAR BURASE