Hari HAM, Jokowi Diminta Ampuni Mary Jane dan Merry Utami

Reporter

Sabtu, 10 Desember 2016 16:03 WIB

Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Jefri Tarigan/Anadolu Agency/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia sedunia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ampunan kepada dua terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dan Merry Utami. Sebab, menurut Komnas, keduanya adalah korban perdagangan orang dan telah menjalani hukuman baik dari negara maupun sosial.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, lembaganya merekomendasikan agar Presiden Jokowi mau mendengar langsung pengalaman dan narasi perempuan korban narkoba, khususnya yang sudah divonis hukuman mati. Sehingga presiden mendapat informasi dan pertimbangan lebih komprehensif mengenai ketakutan seorang terpidana mati.

“Sebagai bahan utuh untuk bersikap penghukuman berasaskan HAM dan efektif menyelesaikan persoalan,” kata Yuniyanti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Desember 2016.

Baca:
Gempa Aceh: Korban Bertambah, Total 101 Orang Meninggal
Dewan Pers Imbau Televisi Tak Siarkan Langsung Sidang Ahok
Penulis 'Membongkar Gurita Cikeas', George Aditjondro, Wafat

Kasus Mary Jane dan Merry Utami, kata Yuniyanti, merupakan kasus kejahatan lintas negara yang pelaku dan jaringannya sulit dilacak. Selain itu, kasus ini juga mempertaruhkan nyawa perempuan dalam proses hukum. “Karena hukumnya berbasis teritori negara, sementara kejahatannya lintas batas,” kata Yuniyanti..

Selain itu, saat Mary Jane menghadapi kasusnya pada 2001-2002, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijalankan sebagaimana mestinya. “Sehingga negara telah memperlakukan Mary Jane tanpa perlindungan hukum memadai. Artinya, Mary Jane adalah korban kekosongan hukum,” tuturnya.

Dengan kata lain, ucapnya, negara belum hadir untuk menjadikan pintu masuk bagi perbaikan penegakan hukum, terutama yang melibatkan perempuan sebagai korban dalam perdagangan narkoba yang sedang berhadapan dengan hukuman mati.

Sebabnya grasi kepada Mary Jane dan Merry Utami menjadi penting dan langkah besar pada momentum peringatan hari HAM 10 Desember dan hari Buruh Migran Internasional 18 Desember. Komnas Perempuan menyerukan hentikan kejahatan narkoba pada perempuan, dan tindak tegas siapapun yang menargetkan perempuan jadi kurir atau sasaran peredaran narkoba.

Komnas Perempuan juga telah menyiapkan “Laporan Kajian Dampak Hukuman Mati bagi Perempuan Terpidana Mati dan Keluarganya” untuk diserahkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan perubahan kebijakan penghapusan hukuman mati untuk melihat cermat hukuman mati dari berbagai aspek.
AHMAD FAIZ

Berita terkait

Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

7 hari lalu

Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan aktivis pro demokrasi, Tumbu Saraswati, wafat di ICU RS Fatmawati Jakarta pada Kamis

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

16 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

Beredar Video Seorang Suami Diduga Sekap Istri di Kandang Sapi, Komnas Perempuan Bilang Begini

42 hari lalu

Beredar Video Seorang Suami Diduga Sekap Istri di Kandang Sapi, Komnas Perempuan Bilang Begini

Beredar video yang memperlihatkan seorang istri diduga disekap di kandang sapi oleh suaminya di Jember, Jawa Timur. Komnas Perempuan buka suara.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

48 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

49 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

54 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Tidak Mendapat Perlindungan dan Komunikasi dari Kampus

55 hari lalu

Korban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Tidak Mendapat Perlindungan dan Komunikasi dari Kampus

Amanda Manthovani, pengacara 2 korban kekerasan seksual diduga oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif mengaku tak ada perlindungan dari kampus.

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya