Aktivis ICW Donal Fariz melaporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam ke MKD atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2016. TEMPO /Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai dinasti politik di Indonesia terjadi karena oligarki partai politik. Menurut Donal, situasi ini memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi.
"Dinasti politik terjadi di semua negara, tapi di Indonesia itu terjadi karena kepartaian yang oligarkis," kata Donal di Fame Food Art, Menteng, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.
Donal mengatakan potensi orang terjerat kasus korupsi karena harus menghidupi biaya partai politik yang mahal. Ia mencontohkannya dengan perkara korupsi Fuad Amin, mantan bupati Bangkalan. "Ini biasa dilakukan ormas ekonomis, yang jadi kaki tangan politik," ujar dia
Selain itu, Donal menilai ada potensi penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur sipil negara ketika melakukan kontestasi elektoral daerah. Sebab, berpotensi memunculkan konflik kepentingan di kantong massa di daerah tertentu. "Orang yang tidak lahir dari dinasti politik tidak ada conflict of interest semacam itu."
Pegiat antikorupsi, Jamil Mubarak, mengatakan saat ini ada gejala matinya rasionalitas partai politik. Menurut dia, ini mematikan kader politik potensial dalam parpol. "Ketika bicara soal parpol ada irasionalitas untuk menjelaskan alasan terkait dukungan terhadap suatu calon dan partai," kata Jamil.
Donal menambahkan situasi ini berbeda dengan demokrasi di luar negeri seperti Amerika Serikat. Seseorang menjadi seorang calon, kata dia, harus melalui konvensi meskipun memiliki jaringan kekerabatan dalam sebuah partai politik. "Di Indonesia sifatnya top down," kata Donal.
