TEMPO.CO, Paris – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) atau Kemitraan Pemerintahan Terbuka memberikan penghargaan untuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Indonesia atas inisiatif mereka membangun API Pemilu (Application Programming Interface untuk data Pemilu) pada 2014. Perludem menyisihkan ratusan inisiatif lain dari seluruh dunia karena dinilai berhasil membuat program yang memberikan dampak publik yang signifikan dari data terbuka (open data).

”Inisiatif Perludem mendorong partisipasi publik, meningkatkan efektivitas fungsi pemerintahan, dan memberikan layanan dengan dimensi sosial yang tinggi,” kata Suneeta Kaimal, Chief Operating Officer dari Natural Resource Governance Institute, salah seorang anggota komite pengarah KTT OGP, ketika mengumumkan kemenangan Perludem pada pembukaan konferensi di Paris, Prancis, Selasa, 7 Desember 2016.

Turut mendampingi penyerahan penghargaan adalah Jean-Vincent Place, Menteri Negara untuk Reformasi dan Simplifikasi Prancis selaku wakil tuan rumah; serta Manish Bapna, Wakil Presiden Eksekutif dan Direktur Pelaksana World Resources Institute (WRI) selaku co-chair konferensi.

Perludem sendiri menerima penghargaan Silver Awards atau juara dua untuk kompetisi tahun ini. Juara ketiga diraih Construction Sector Transparency Initiative (CoST) dari Honduras, yang membuat platform crowdsourcing dan membuka data mengenai proyek konstruksi dan pembiayaan infrastruktur di sana.



Adapun penghargaan utama diraih ProZorro dari Ukraina. ProZorro, yang berarti transparansi dalam bahasa Ukraina, berhasil mendorong pemerintah negara itu untuk menerapkan sistem pengadaan elektronik yang berhasil mengurangi korupsi secara signifikan.

Direktur Perludem Titi Anggraini dalam pidatonnya di panggung pembukaan KTT OGP setelah menerima penghargaan mengaku Silver Award ini menjadi motivasi bagi organisasinya untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemilu Indonesia.

Titi kemudian bercerita bagaimana API Pemilu berhasil mendorong ratusan programmer dan developer membuat aplikasi yang membantu 190 juta pemilih Indonesia memahami sistem pemilu dan mengenali kandidat anggota DPRD kabupaten, provinsi, DPR, dan DPD. “Kami hanya punya 5 juta petugas pemilu yang harus menjaga 550 ribu tempat pemilihan di lebih dari 17 ribu pulau. Partisipasi publik yang didorong dengan data terbuka menjadi penting,” katanya.

Secara khusus, Titi memuji Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang amat mendukung inisiatif API Pemilu ini dan tidak segan membuka datanya kepada publik. “KPU Indonesia punya komitmen kuat pada transparansi dan keterbukaan data kepemiluan,” katanya. Menurut Titi, API Pemilu merupakan wujud nyata bahwa institusi negara bisa bekerja bersama masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang baik.

”Inisiatif yang mendapat penghargaan ini membuat kita termotivasi karena di tengah perkembangan politik global yang mengkhawatirkan dan menyusutnya ruang publik di banyak negara, ternyata ada pencapaian dari kerja sama masyarakat sipil dan pemerintah. Para pemenang ini menjadi model bagaimana pemerintah dan warga negara bekerjasama dengan baik,” kata Paul Maassen, Direktur OGP untuk kerja sama masyarakat sipil.

Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, yakin bahwa reformasi menuju transparansi hanya bisa diperkuat jika partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi itu.

”Transparansi itu tidak hanya membuat data jadi terbuka, tapi lebih dari itu. Transparansi adalah menggunakan data terbuka itu untuk mengajak warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memutus jarak antara komplain warga dan respons pemerintah,” kata Pradhan.

Semua pemenang award ini, kata Pradhan, menunjukkan bahwa perubahan hanya bisa muncul dari akar rumput dan hanya akan berhasil jika masyarakat sipil bekerja sama dengan pemerintah.

Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership adalah sebuah gerakan untuk membuka data publik dan mendorong transparansi pemerintah yang dimulai pada September 2011 di sela KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Ada 8 negara yang memulai inisiatif ini, yakni: Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, Brasil, Meksiko, Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris. Saat ini, OGP sudah beranggotakan lebih dari 70 negara.

Ketika membuka KTT ini, Presiden Prancis Francois Hollande menyebut OGP adalah Conference of Parties (COP) untuk demokrasi, menyamakannya dengan COP untuk Perubahan Iklim yang beberapa bulan lalu juga diadakan di Paris, Prancis. “Di tengah ancaman dan kemunduran, demokrasi justru harus makin terbuka dan bukannya bersembunyi di balik barikade,” kata Hollande.

Informasi lebih detail mengenai KTT OGP ini bisa dibaca di sini.

WAHYU DHYATMIKA (PARIS)