TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Setya Novanto resmi kembali menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju dengan keputusan Golkar mencopot Ade Komarudin dalam Rapat Paripurna pada Rabu siang, 30 November 2016.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memimpin rapat, mengatakan pimpinan Dewan telah menerima surat dari DPP dan Fraksi Partai Golkar perihal pergantian ini pekan lalu. Menurut dia, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur pergantian Ketua DPR harus mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR. “Apakah pergantian Ketua DPR dapat disetujui?” tanya Fadli kepada para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.
“Setuju,” jawab para anggota DPR yang hadir.
Sebelum itu, setiap fraksi memberikan tanggapan atas penggantian Ade dengan Setya. “Pergantian Ketua DPR yang diusulkan DPP Partai Golkar sepenuhnya kami serahkan kepada lingkup internal Golkar,” kata politikus PDI Perjuangan, Ario Bimo.
“Mudah-mudahan ini pergantian yang terakhir,” ujar juru bicara Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.
Partai Demokrat sempat mempertanyakan alasan Golkar. “Banyak konstituen kami yang bertanya,” ujar Benny Kabur Harman. Dia menilai pergantian Ketua DPR ini terkesan terburu-buru. “Apa ada hal yang mendesak?”
Toh pergantian Ketua DPR tetap disetujui. Perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura menyatakan dukungan mereka. Palu sidang pun diketukkan. Setya segera diambil sumpahnya oleh pelaksana harian Ketua Mahkamah Agung.
Adapun Ade Komarudin tidak hadir dalam rapat kali ini dengan alasan sedang berobat di luar negeri. Sedangkan Setya datang didampingi Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid.
AHMAD FAIZ
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
9 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
19 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaFreeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
3 hari lalu
Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya