Mantan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 September 2016. JPU mendakwa La Nyalla melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan dana hibah Kadin Jatim tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp 1,105 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Jakarta – Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menyatakan La Nyalla telah bersalah melakukan korupsi dana hibah.
”Menyatakan terdakwa secara sah bersalah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata jaksa penuntut umum I Wayan Suarnawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 30 November 2016.
Menurut analisis yuridisnya, jaksa mengatakan La Nyalla telah terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1,1 miliar. Duit itu merupakan kelebihan dari hasil pembelian saham Bank Jatim menggunakan dana hibah. La Nyalla diketahui membeli saham senilai Rp 5,3 miliar. Lantas ia menjualnya seharga Rp 6,4 miliar.
”Perbuatan terdakwa, yang membeli saham Bank Jatim untuk kepentingan pribadi, dianggap bertentangan. Kalau ada lebih, seharusnya sisa dana diberikan ke kas negara paling lambat lima hari setelah LPJ,” kata Wayan.
La Nyalla sebelumnya menyatakan uang sebesar Rp 1,1 miliar itu hanya ia pinjam. Ia pun mengaku telah mengembalikan uang itu dengan menyerahkan bukti perjanjian utang dan kuitansi pengembalian.
Jaksa mengungkapkan bahwa surat perjanjian dan kuitansi yang diserahkan La Nyalla janggal. Sebab, bukti surat dan kuitansi baru dibuat setelah ada pemeriksaan oleh kejaksaan terhadap La Nyalla. “Setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena fakta yang bertentangan, surat pengajuan utang serta kuitansi pengembalian utang adalah fakta yang sebenarnya tidak terjadi,” ucap jaksa Didik Farkhan.
La Nyalla pun dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, mantan Ketua Umum PSSI itu harus mengembalikan uang Rp 1,1 miliar. Jika ia tidak sanggup, harta bendanya akan dilelang. “Jika tak cukup, akan diganti hukuman penjara 3 tahun 6 bulan,” ujar jaksa Wayan.
Mendengar tuntutan jaksa, La Nyalla mengatakan ia akan membacakan sendiri nota pembelaannya pada persidangan selanjutnya. Menurut dia, ada analisis jaksa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Ya wajarlah yang namanya jaksa kan tugasnya menuntut. Ya udah biarkan aja,” katanya seusai sidang.
