TEMPO.CO, Bali - Ribuan warga Bali dari kalangan TNI, Polri, pegawai negeri, ormas, dan pelajar mengikuti apel kebinekaan “Nusantara Bersatu” di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar, Rabu, 30 November 2016. Apel diisi dengan serangkaian orasi , pembacaan puisi, doa bersama, dan pentas tarian Nusantara.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang menjadi salah satu orator, menegaskan bahwa momen saat ini harus menjadi awal untuk kembali ke Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Mari kita semua berkomitmen untuk kembali mempelajari dan menerapkannya sehingga tujuan bangsa ini tidak semakin kabur saja,” ujar dia.

Acara doa bersama lintas agama dipimpin oleh para pemuka agama Konghucu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan Hindu. “Doa bersama ini menunjukkan kesadaran bahwa kita dalam perbedaan, tapi bersama-sama menjaga harmoni,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia Bali KH Taufik As’adi seusai acara tersebut. Hubungan antarumat di Bali, menurut dia, selama ini tidak ada masalah, dan kerukunan masih bisa dipertahankan.

Mengenai adanya aksi umat Islam pada 2 Desember yang populer dengan sebutan aksi 212 di Jakarta, menurut Taufik, bukan masalah selama dilakukan dengan cara damai dan tidak merusak citra Islam. Adapun warga muslim Bali yang akan berangkat mengikuti aksi, menurut dia, adalah hak masing-masing, selama tidak menimbulkan masalah bagi orang lain.

Adapun tentang ada-tidaknya kesalahan Ahok, dia menegaskan, lebih baik menunggu keputusan pengadilan. “Saya ini bukan hakim dan bukan ahli tafsir, jadi saya tidak bisa punya pendapat sendiri,” kata dia. Mengenai fatwa MUI, menurut dia, itu pun masih merupakan penafsiran sejumlah orang.

Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto menegaskan aksi 212 tak mempengaruhi keamanan Bali. “Kami pantau terus, tapi belum ada tanda-tanda ancaman keamanan di Bali,” kata dia. Sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan Kepala Polda dengan tokoh masyarakat dan ormas Islam, Sugeng mengatakan, sudah ada kesepakatan untuk tidak mengirimkan perwakilan ke Jakarta. Tapi pihaknya tidak bisa melarang bila ada warga yang akan berangkat secara pribadi.

ROFIQI HASAN