Demo 212, Apindo dan Kadin Minta Tak Ganggu Dunia Usaha

Reporter

Selasa, 29 November 2016 17:29 WIB

Sekitar dua ribu prajuri dari tiga matra TNI dan Polda Metro Jaya mengikuti Istighosah atau doa bersama jelang demonstrasi 2 Desember di Lapangan Satlantas Polda Metro Jaya pada Sabtu, 26 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebutkan, unjuk rasa Aksi Bela Islam III yang rencananya akan digelar pada 2 Desember nanti merupakan hak warganegara dalam berdemokrasi. "Tapi jangan sampai mengganggu dunia usaha dan pekerja," katanya di Menara Kadin Kuningan Jakarta, Selasa 29 November 2016.

Hariyadi mengaku mendengar isu bahwa buruh juga akan berdemo pada 2 Desember. Dalam aksi nanti mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. "Kami agak tidak mengerti sebenarnya karena kalau jadi turun berarti ada dua isu dalam satu (hari) demo," ucapnya.

Hariyadi meminta jangan sampai terjadi lagi peristiwa 24 November lalu di Banten. Saat itu buruh ditarik paksa untuk ikut berdemo menuntut upah minimum di depan kantor gubernur di Kota Tangerang. "Perusahaan rugi karena jadi tidak beroperasi."

Baca: Ahmad Dhani Akui Dipanggil Polda, Curiga Jadi Tersangka?

Karena itu Haryadi mengingatkan agar aksi unjuk rasa jangan sampai menganggu hak-hak dunia usaha dan pekerja, apalagi sampai menutup kawasan industri. "Bila ingin berdemo silakan asal tidak ada paksaan dan berjalan kondusif," ujar dia.

Senada dengan Ketua Umum Apindo, Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan sepanjang unjuk rasa dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu dunia usaha silakan dilakukan. "Tapi bila terjadi sweeping akan diselesaikan secara hukum," kata dia.

Sweeping yang dimaksud adalah bila terjadi pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pengunjuk rasa kepada pekerja dalam lingkungan pabrik atau usaha dan gangguan terhadap proses produksi serta perusakan lingkungan pabrik atau perusahaan.

Simak: Soal Demo 212, Kata GNPF MUI Soal Larangan Bambu Runcing

Untuk aksi 2 Desember, Haryadi mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak berwajib agar dapat diantisipasi. Apabila nantinya terjadi penutupan paksa kawasan industri maka akan merugikan dunia usaha yang berakibat merugikan perekonomian. "Karena kalau ditutup seharian berarti tidak akan berproduksi."

ODELIA SINAGA

Baca juga:
Soal Suasana Politik, Jokowi Belum Baca Artikel SBY
Buruh Tetap Gelar Demo pada 2 Desember 2016
Panglima TNI Menilai Aksi 212 Berisiko Merusak Persatuan


Berita terkait

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

5 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

5 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

6 hari lalu

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

8 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

8 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

9 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

12 hari lalu

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.

Baca Selengkapnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

13 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

13 hari lalu

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

13 hari lalu

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya