KPK Dorong Perempuan Cegah Korupsi

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 29 November 2016 11:17 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Laode M Syarif barang bukti uang saat jumpa pers terkait OTT pegawai Direktorat Jenderal Pajak di gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Tersangka menerima suap sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari total uang yang dijanjikan Rp 6 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya terus mendorong program pencegahan tindak pidana korupsi dengan beberapa program. Mulai dari program Jaga Rumah Sakitku, Jaga Sekolahku, Jaga Perizinanku, hingga program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).


Namun, Basaria mengatakan dari beberapa program itu yang paling penting untuk mengkampanyekan antikorupsi adalah masyarakat. “Yang paling efektif untuk menekan korupsi adalah masyarakat, misalnya tidak memberikan peluang korupsi pada sektor pelayanan masyarakat,” kata dia di Universitas Bina Nusantara Jakarta, Selasa, 29 November 2016.


Menurut Basaria, elemen masyarakat yang paling penting adalah perempuan dalam upaya pencegahan korupsi. Dari hasil kajian, kata dia, perempuan merupakan orang paling pertama dan terbanyak memberikan kompensasi dalam hal pencegahan korupsi. Poin penting adalah kejujuran yang diterapkan oleh mereka.


Basaria pun mendorong kepada sekitar 127 juta penduduk perempuan untuk mengkampanyekan gerakan SPAK. Misalnya dengan memberikan arahan kepada suami, anak, dan keluarga untuk tidak melalukan korupsi. Bisa di lingkungan rumah tangga maupun di tempat kerja.


Sekretaris Bidang Hukum Kedutaan Besar Australia Lucia Pietropaoli mengatakan pihaknya memberikan dukungan pencegahan korupsi di Indonesia. Bentuk dukungan yang diberikan adalah pada program SPAK. Misalnya dengan memberikan narasumber pada agenda kampanye antikorupsi oleh SPAK. Selain itu bantuan kemitraan dengan KPK, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Universitas.


Advertising
Advertising

Lucia mengatakan potensi korupsi bisa terjadi di setiap negara. Menurut dia upaya yang paling efektif adalah penguatan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat. Namun pencegahan paling efektif bisa dimulai dari rumah tangga.


Lucia mengatakan untuk mendukung gerakan SPAK, pihaknya bersama KPK membentuk kader-kader SPAK di seluruh Indonesia. Sampai saat ini ada sebanyak 1.017 kader SPAK di 34 provinsi. “Mereka sangat berpotensi mengupayakan antikorupsi.”


DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

13 menit lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

48 menit lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

1 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

2 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

5 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

23 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya