TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan setidaknya empat alat pendeteksi dini atau early warning system (EWS) bencana tanah longsor di sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Kulon Progo.
“Kami sudah merekomendasikan sejumlah wilayah rawan untuk ditanam EWS bantuan dari pusat ini,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Hepy Eko Nugroho pada Senin, 28 November 2016.
Hepy menuturkan, EWS dari pusat ini memiliki teknologi lebih modern dibanding 67 unit EWS analog yang selama ini sudah ditanamkan pemerintah Kulon Progo di titik-titik rawan tanah longsor yang tersebar di tujuh kecamatan. EWS bantuan BNPB tersebut mengadopsi sistem transmisi data berbasis Internet sehingga pengawasan aktivitas tanah longsor juga bisa dilakukan dari jarak jauh melalui kendali kantor BPBD serta BNPB.
“Dengan sistem lebih canggih ini, tidak hanya warga di daerah rawan yang mengetahui gejala tanah longsor, tapi juga petugas bisa langsung tahu dan bergerak untuk pengamanan,” ujar Hepy.
Keempat alat EWS bantuan pusat itu akan ditanam di Dusun Kalinongko dan Sendangmulyo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh; dan kawasan Sendang Sono, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang. Masing-masing desa diberi dua alat dengan pertimbangan potensi tanah longsor bisa berdampak terhadap lebih banyak orang atau kampung.
BPBD mencatat pada akhir November ini tanah longsor terus saja terjadi di sejumlah wilayah Kulon Progo. Kejadian terakhir dengan titik banjir dan tanah longsor berskala kecil cukup banyak terjadi akhir pekan lalu. Setidaknya ada 35 titik bencana alam meliputi tanah longsor dan banjir yang terjadi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, 16 titik; Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, 5 titik; serta Desa Purwosari, Hargorejo, dan Hargowilis masing-masing 2 titik tanah longsor.
Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno menyatakan BPBD DIY akan mem-backup sejumlah proses perbaikan akibat kerusakan melalui anggaran yang diajukan kepada BNPB senilai Rp 6 miliar tahun ini. “Kami menyiapkan anggaran untuk perbaikan sarana yang rusak dengan APBD daerah dan bantuan pusat,” ujarnya.
BPBD mencatat, di DIY setidaknya ada 438 desa, 301 desa di antaranya termasuk rawan bencana. Di Gunungkidul yang rawan bencana ada 133 desa, di Kulon Progo ada 41 desa, Bantul 32 desa, dan Kabupaten Sleman ada 7 desa.
