Ini Helikopter Kepresidenan Rekomendasi Menteri Ryamizard  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Jumat, 25 November 2016 16:45 WIB

Pilot helikopter SAR tempur EC-725 Super Cougar pesanan Kementerian Pertahanan memeriksa kesiapan saat serah terima di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, 25 November 2016. Helikopter tersebut telah digunakan di lebih dari 200 negara termasuk digunakan sebagai heli kepresidenan di 30 negara. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah berencana membeli helikopter kepresidenan tahun kemarin. Sempat beredar kabar helikopter itu akan dibeli dari luar negeri. “Enggak, ini. Pakai ini,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sambil menunjuk helikopter di belakangnya saat mengunjungi kompleks PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jumat, 25 November 2016.

Helikopter yang ditunjuk Ryamizard itu berbadan besar dengan kelir loreng hijau. Helikopter berkode produksi Super Puma/Cougar yang baru dua unit diserahkan PT Dirgantara Indonesia, dari enam unit total pesanan pemerintah, untuk TNI Angkatan Udara. “Enak ini kok,” katanya.

Namun, saat ditanya secara terpisah, dua direksi PT Dirgantara Indonesia mengaku belum diajak membicarakan helikopter kepresidenan.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI Andi Alisjahbana mengatakan helikopter kepresidenan Super Puma AS322 yang dipergunakan saat ini masih satu keluarga dengan helikopter EC725 yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan hari ini. “Super Puma itu adiknya ini,” katanya di Bandung, Jumat, 25 November.

Andi mengatakan belum ada rencana pembelian helikopter kepresidenan yang baru. “Saat ini belum ada rencana pembelian helikopter kepresidenan, belum ada, karena yang Super Puma itu masih relatif baru, belum di bawah 20 tahun. Dan masih dipakai,” kata dia. Saat ini, kata Andi, ada empat helikopter kepresidenan, dan semuanya dinilai masih layak pakai.

Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh juga mengatakan belum mendengar ada rencana pembelian helikopter kepresidenan baru. “Belum,” katanya, di Bandung, Jumat, 25 November.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Pangkostrad dari Masa ke Masa, dari Soeharto, Prabowo, hingga Mohamad Hasan

30 Juli 2024

Pangkostrad dari Masa ke Masa, dari Soeharto, Prabowo, hingga Mohamad Hasan

Pimpinan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad sejak Mayjen Soeharto hingga Mayjen Mohamad Hasan yang baru dilantik.

Baca Selengkapnya

Apa Peran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam Pengembangan Mobil Terbang Vela Alpha

22 Februari 2024

Apa Peran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam Pengembangan Mobil Terbang Vela Alpha

PT Dirgantara Indonesia (Persero) turut serta dalam pengembangan mobil terbang Vela Alpha. Bagaimana peran PTDI di proyek ini?

Baca Selengkapnya

Bappenas, PT DI dan Pemprov Bali Teken Kerja Sama Pemanfaatan Pesawat N219

17 Februari 2024

Bappenas, PT DI dan Pemprov Bali Teken Kerja Sama Pemanfaatan Pesawat N219

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) , Kementerian PPN/Bappenas, dan pemerintah provinsi Bali menandatangani kesepakatan bersama pemanfaatan pesawat N219.

Baca Selengkapnya

Pembayaran Gaji Karyawan PT Dirgantara Indonesia Bermasalah, Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

19 Desember 2023

Pembayaran Gaji Karyawan PT Dirgantara Indonesia Bermasalah, Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

Stafsus Erick Thohir merespons persoalan pembayaran gaji karyawan PT Dirgantara Indonesia yang mesti dicicil.

Baca Selengkapnya

PTDI Belum Lunasi Gaji Karyawan, Ini Penjelasan Perusahaan

19 Desember 2023

PTDI Belum Lunasi Gaji Karyawan, Ini Penjelasan Perusahaan

Perusahaan pelat merah produsen pesawat PT Dirgantara Indonesia atau PTDI belum melunasi gaji karyawannya pada November 2023.

Baca Selengkapnya

PT Dirgantara Indonesia Ekspor 6 Pesawat NC212i ke Filipina

20 Oktober 2023

PT Dirgantara Indonesia Ekspor 6 Pesawat NC212i ke Filipina

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengekspor 6 pesawat terbang NC212i ke Filipina.

Baca Selengkapnya

PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Kasusnya? Ini profilnya

18 Oktober 2023

PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Kasusnya? Ini profilnya

Tiga Perusahaan BUMN dilaporkan ke Ombudsman yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Soal jual senjata ilegal ke Myanmar?

Baca Selengkapnya

Diduga Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, 3 BUMN Dilaporkan ke Ombudsman

17 Oktober 2023

Diduga Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, 3 BUMN Dilaporkan ke Ombudsman

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) melaporkan tiga BUMN ke Ombudsman RI tentang dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar

Baca Selengkapnya

Profil 3 BUMN yang Dituding Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar

6 Oktober 2023

Profil 3 BUMN yang Dituding Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar

Tiga BUMN dituding menjual senjata ke Junta Myanmar pasca kudeta pada 1 Februari 2021. Berikut profil tiga BUMN tersebut.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

5 Oktober 2023

Kasus Dugaan 3 BUMN Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Komnas HAM Didesak Investigasi

Organisasi koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta Komnas HAM usut kasus dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar oleh 3 BU

Baca Selengkapnya