Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) usai pelepasan mudik karyawan di lapangan apel Kemhan, Jakarta Pusat, 1 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan memperkirakan ada dua miliaran meter persegi aset tanahnya yang harus dikaji. Pernyataan mengenai kajian terhadap aset Kementerian Pertahanan ini merupakan respons Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu atas permintaan Presiden Joko Widodo mengenai inventarisasi dan optimalisasi aset-aset Kementerian Pertahanan.
"Banyak sekali asetnya. Untuk luas tanah saja, ada dua miliar meter persegi sekian, keseluruhannya," kata Ryamizard ketika dicegat di Istana Kepresidenan, Rabu, 23 November 2016. Ryamizard mengatakan tanah yang luasnya nyaris tiga kali Jakarta itu termasuk aset milik TNI.
Ryamizard melanjutkan aset tanah dengan luas total 2 miliar meter persegi itu perlu dipastikan kembali statusnya. Karena, kata dia, beberapa aset tanah itu belum tersertifikasi. Apabila status tanahnya sudah diketahui, Ryamizard menganggap proses sertifikasi maupun pembebasan bisa dilakukan.
Setifikasi tanah ini, menurut Ryamizard, bukan perkara gampang. Biaya sertifikasi dan pembebasan ini tak murah. Perkiraan nilai seluruh aset itu saja mencapai Rp460 triliun.
"Kalau itu punya penduduk, ya dibayar. Kalau itu punya kami, surat-surat ada, kenapa harus bayar? Ya paling dipindahkan saja kan yang mendudukinya," ujar Ryamizard sembari menjanjikan pembebasan lahan dengan cara-cara manusiawi dan tanpa bentrok.
Bagaimana mengoptimalkan aset yang sudah pasti dipegang pemerintah? Ryamizard mengatakan bisa melakukan langkah apapun, termasuk revitalisasi maupun alih fungsi dari aset yang tidak terpakai.
"Itu prosesnya akan bertahap. Banyak yang bisa dioptimalkan," kata dia. "Lapangan terbang di Polonia Medan bisa. Kemudian ada juga aset di Riau yang diduduki banyak penduduk."
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan sekitar 21 persen aset negara adalah milik Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah milik TNI. Namun, dari sekian banyak aset itu, status hukumnya tak jelas dan tak optimal.
Presiden Joko Widodo ingin aset-aset yang tak optimal direvitalisasi atau dialihfungsikan, terutama untuk kepentingan umum.
