Jokowi Sebut Makan Bareng Pimpinan Parpol Hal Biasa  

Reporter

Selasa, 22 November 2016 18:13 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Teras Belakang Istana Merdeka, Jakarta, 22 November 2016. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh ini masih dalam rangka kelanjutan konsolidasi setelah unjuk rasa besar-besaran di sekitar Istana pada 4 November lalu. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo rupanya mengikuti pemberitaan di media massa ihwal jamuan makan dengan pimpinan partai politik. Menurut dia, pertemuan dan jamuan makan dengan tokoh politik lumrah dilakukan.

"Kelihatannya ada sesuatu yang sangat serius padahal hal seperti itu harian kami lakukan," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum (BLU) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan awak media selama ini tidak tahu, lantaran pertemuan yang dibarengi dengan makan malam atau makan siang kerap dilakukan tertutup. "Tapi ini kelihatannya media perlu tahu. Ya, sudah kami buka makan siang, makan paginya," ucap Jokowi.

Kamis, 18 November 2016, Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, tak hanya berdialog, keduanya juga makan siang bersama.

Baca: Seusai Prabowo, Giliran Megawati Kunjungi Jokowi

Setelah dengan Prabomo, berikutnya Presiden Joko Widodo menggelar acara makan siang bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pada Selasa pagi, 22 November 2016, giliran Jokowi makan bersama dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di beranda Istana Merdeka. "Kemarin makan siang dengan mi goreng dan mi godok. Tadi sarapan dengan..., nanti dibaca sendiri (beritanya)," kata Jokowi yang disambut dengan gelak tawa pimpinan BLU.

Baca: Jokowi dan Surya Paloh Sarapan di Beranda Istana Merdeka

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan, ada yang lebih penting dari sekadar pertemuan dengan tokoh politik. Menurut dia, upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat merupakan hal terpenting. Pasalnya, saat ini publik semakin kritis dengan layanan dari instansi pemerintah. "Rakyat semakin tahu haknya dan akan menuntut standar pelayanan yang baik," ucapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada seluruh BLU agar membenahi layanan publik. Ia menuturkan jika tidak ada pembenahan akan sulit bagi BLU bersaing dengan sektor swasta. "Langkah perbaikan harus dilakukan. Jika tidak pelayanan itu akan ditinggal masyarakat," tuturnya.

ADITYA BUDIMAN

Baca juga:
Di Istana, Romahurmuziy Dapat Info Intelijen Soal Demo 212
Kapolri Ancam Tindak Tegas Perusuh Demo 2 Desember

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

3 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

14 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

16 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya