TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok mengucurkan dana Rp 600 juta untuk membiayai pemeriksaan kesehatan atau medical check up pemimpin dan anggota DPRD setempat. Setiap orang boleh menyertakan keluarganya, dari istri sampai dua anaknya yang berusia di atas 17 tahun.
Pengucuran dana itu atas permintaan anggota Dewan saat pembahasan Anggaran Biaya Tambahan Oktober 2016. Menurut Kepala Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Depok Nugroho Pratomo, dana itu untuk 200 orang, terdiri atas 50 pemimpin dan anggota Dewan—dengan masing-masing orang membawa tiga anggota keluarga. “Lima puluh kali empat. Satu orang dianggarkan Rp 3 juta," kata Nugroho, Jumat, 18 November 2016.
Nugroho menjelaskan, ketentuan ihwal dana medical check up anggota Dewan dan keluarganya sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD. "Ini baru tahun pertama dilakukan medical check up untuk anggota Dewan dan keluarganya," ucapnya sembari menjelaskan pemeriksaan dilakukan di rumah sakit umum daerah.
Manager on Duty RSUD Kota Depok Riyanto mengatakan ada dua pemeriksaan yang akan dilakukan, yakni pemeriksaan jasmani dan rohani. Adapun pemeriksaan jasmani meliputi pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan, jantung, penyakit dalam, mata, laboratorium, dan rontgen.
Pemeriksaan jasmani dilakukan 14-18 November 2016. Sedangkan pemeriksaan kesehatan rohani akan dilakukan pada 21 November. "Hingga batas akhir pemeriksaan jasmani, 27 anggota Dewan dan 28 anggota keluarga telah melakukan medical check up,” tutur Riyanto.
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai anggaran medical check up anggota Dewan dan keluarganya itu terkesan diminta secara mendadak pada akhir tahun. Menurut dia, di dalam politik dapat dimaknai memiliki motif yang tidak sewajarnya. Dana medical check up senilai Rp 600 juta itu berasal anggaran tambahan APBD 2016 yang baru disahkan Oktober 2016. "Patut dipertanyakan," kata Ubedilah.
Ubedilah mengatakan Pemerintah Kota Depok justru sedang melakukan pemangkasan anggaran pembangunan untuk kepentingan publik. Masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang rusak dan memerlukan perbaikan. Permintaan anggaran untuk biaya medical check up itu, kata Ubedilah, memperlihatkan perilaku elite politik di Kota Depok yang rendah sensitivitas terhadap kepentingan rakyat Kota Depok.
Ubedilah mengatakan permintaan dana medical check up yang terjadi pada akhir tahun patut diduga sebagai praktek transaksional di antara elite politik di Kota Depok untuk mengutak-atik APBD. "Ini cara-cara berbahaya karena menyakitkan rakyat banyak."
