Sejumlah warga bersiap untuk menjalankan salat Idul Fitri 1437 H di Gumuk Pasir Barchan, Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, 6 Juli 2016. Ribuan umat Muslim melaksanakan salat Id di atas hamparan pasir yang luas. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Yogyakarta - Bupati Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Suharsono, menyerahkan penanganan terhadap penambang pasir di kawasan gumuk pasir yang dilindungi kepada Kepolisian Daerah (Polda) DIY. Menurut dia, penambangan liar makin mengancam kawasan gumuk pasir Parangtritis setahun terakhir ini.
“Hari ini juga kami mulai koordinasi internal dengan Polda DIY untuk membahas penanganan penambangan liar ini,” ujar Suharsono di sela-sela pelantikan pejabat Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Senin, 14 November 2016.
Suharsono menuturkan, langkahnya membawa kasus penambangan liar di kawasan gumuk pasir Parangtritis sudah dikoordinasikan langsung kepada Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. “Sebab pemerintah Bantul tak punya kewenangan lagi menertibkan kawasan penambangan. Seluruhnya ada di provinsi,” katanya.
Dari pengecekan yang dia lakukan di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul itu, kondisi gumuk pasir makin mengkhawatirkan. “Gumuk pasir sebagai fenomena alam langka itu wajib dilindungi. Penangananannya harus lebih keras,” ujarnya. Gumuk pasir ini hanya ada di dua tempat di dunia, yakni di Parangtritis, Yogyakarta, dan di Meksiko.
Penambangan di area gumuk pasir memang sempat dihentikan pada Januari lalu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penambang sering mengklaim aktivitas mereka dilakukan di lahan pribadi, sehingga menyulitkan warga sekitar bertindak.
Pada Maret lalu, petugas gabungan Polda DIY dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY melayangkan peringatan bagi penambang pasir agar menghentikan aktivitas. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan penambangan dari kabupaten beralih melalui izin provinsi. “Kali ini kami mendapat surat dari Sekretariat DIY yang mendesak juga untuk segera menertibkan, jadi kami perlu segera koordinasi dengan Polda,” ujar Suharsono.
