TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyayangkan dan mengecam pengeboman yang melukai empat orang anak di Gereja Oikumene, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Ahad, 13 November 2016. "Mengutuk keras siapa pun yang mendalangi aksi terorisme yang menyasar anak-anak sebagai korban," kata Pengurus Pusat GMKI, melalui siaran tertulisnya, Senin, 15 November 2016.

GMKI meminta seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi atas aksi terorisme, dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang solid, toleran, serta damai dan tidak bisa dipecah belah oleh pihak mana pun. "Akhir kata, Pengurus Pusat GMKI menyatakan secara tegas bahwa terorisme merupakan kejahatan HAM berat."

Dalam pernyataan sikapnya, GMKI menjelaskan, ada sejumlah instansi yang harus bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan seorang residivis teroris. Pelemparan bom, kata GMKI, menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kementerian tersebut, menurut GMKI, memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap napi dan residivis teroris, karena ada kemungkinan untuk mengulangi tindakan kejahatan serupa.

GMKI juga menilai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin juga harus bertanggung jawab. Keduanya dianggap telah membiarkan anak-anak menjadi korban, dan gagal mengantisipasi aksi terorisme yang menyasar rumah ibadah.

Menurut GMKI, setiap kepolisian daerah di seluruh Indonesia harus serius menjaga keamanan setiap warga negara. Meski begitu, mereka juga meminta setiap tokoh masyarakat, adat, dan agama, untuk bahu-membahu menjaga kebhinnekaan dan menunjukkan bahwa ideologi Pancasila tidak kalah dengan sekelompok orang yang ingin memecah belah persatuan. "GMKI juga meminta seluruh anggotanya untuk melakukan konsolidasi dengan setiap organisasi berbasis kepemudaan dan mahasiswa, agar bisa menjaga keutuhan bangsa."

FRISKI RIANA