Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah saat hadir di rumah duka mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tutty Alawiyah di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, 4 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa (KA KAMMI) Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengaitkan demonstrasi 4 November 2016 dengan dugaan aktor politik di belakangnya. “Mustahillah ini ditunggangi kelompok lain,” kata Fahri Hamzah di Jakarta, Ahad, 13 November 2016.
Menurut Fahri, demonstrasi pada 4 November murni tuntutan rakyat terhadap keadilan yang harus ditegakkan. Menurut dia, pernyataan Presiden Jokowi yang menduga ada aktor politik di balik demo adalah tindakan berlebihan. Seolah-olah demonstran diasosiasikan dengan gejala konflik dari luar.
Wakil Ketua DPR itu meminta Jokowi percaya diri dan tidak perlu terprovokasi dengan pihak lain. “Ini sifatnya lokal,” ujarnya. Kondisi semakin buruk dengan sikap Presiden yang tidak mau menemui para demonstran. Padahal, menurut Fahri, tidak ada yang perlu ditakutkan Presiden ketika menerima perwakilan demonstran ke Istana Negara.
Fahri justru menganggap tindakan Presiden Jokowi dengan mendatangi perwakilan organisasi masyarakat Islam adalah tindakan tidak bijaksana. Sebab, tindakan itu justru memberi kesan Presiden takut kepada rakyat. “Yang ditakuti apa? Kenapa kalau pelawak-pelawak mau diterima?” tuturnya.
Fahri juga meminta agar kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Intelijen Negara tidak mengaitkan demonstrasi 4 November dengan gejolak dari kelompok-kelompok radikal di luar. “Itu muter, enggak menyelesaikan masalah,” ucapnya. Menurut Fahri Hamzah, rakyat ingin didengar. Rakyat, kata Fahri, ingin Presiden tetap berkomitmen pada konstitusi.
Menanggapi wacana demo selanjutnya pada 25 November, ia menilai Presiden harus menemui rakyat untuk menurunkan tensi atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Perihal gelar perkara terhadap Basuki alias Ahok, ia menyerahkan sepenuhnya terhadap prosedur pro justitia.
