Massa yang tergabung dalam Ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, 14 Oktober 2016. REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Para pimpinan ormas Islam enggan berspekulasi soal kelanjutan penanganan perkara dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Rabu sore, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pimpinan ormas Islam di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan kasus Ahok sudah ditangani secara hukum, tegas, dan transparan.
"Saya tegaskan lagi bahwa saya tidak akan pernah mengintervensi, apalagi melindungi Basuki Tjahaja Purnama saat proses hukum sedang berjalan. Saya tak ingin ada prasangka buruk," ujar Jokowi.
Namun, usai pertemuan itu, para pimpinan ormas Islam enggan berkomentar apakah siap menerima apa pun hasil dari proses hukum terhadap Ahok.
"Kami hanya sampaikan kepada pemerintah agar penegak hukum bisa menunjukkan proses hukum yang adil. Besok hasilnya bagaimana, ya, dilihat besok," ujar juru bicara para pimpinan ormas Islam yang hadir, Yusnar Yusuf dari Jami'atul Washliyah, Rabu, 9 November 2016.
Yusnar mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar karena merasa tidak pantas mengomentari hal yang belum ada. Karena itu, kata dia, para ulama memilih untuk menunggu hasil, baru kemudian komentar. "Insya Allah, kita coba awasi bersama-sama proses hukumnya. Tidak hanya kepada sesama ormas Islam, melainkan kepada Indonesia," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam. Usamah menuturkan pihaknya akan mencoba memegang janji yang telah disampaikan Jokowi terkait dengan proses hukum terhadap Ahok.
Usamah mengatakan tidak pas apabila pihaknya berprasangka buruk terhadap proses hukum yang berjalan dan apa pun hasilnya nanti. "Kami lihat langkah-langkah kepolisian, jangan dulu suudzon. Kebijakan dan instruksi presiden sudah bagus," tuturnya.
