TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj meminta pemerintah menjalin dialog dengan kekuatan sipil. Ia menilai jangan hanya partai politik yang menjadi perhatian pemerintah untuk konsolidasi.

"Kekuatan sosial tidak boleh dipinggirkan," kata Said Aqil di kantor pusat PBNU, Jakarta, Senin, 7 November 2016.

Lantas, apakah Front Pembela Islam akan menjadi bagian dari safari konsolidasi Presiden Joko Widodo? Menurut Said Aqil, keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

Kendati ada sebagian kalangan yang menilai konsolidasi Presiden Jokowi terlambat dilakukan, Said Aqil menyatakan lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan. Saat ini, misalnya, sudah berjalan proses pemeriksaan terhadap gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh kepolisian. "Agak terlambat sebenarnya. Kalau dari awal, dipanggil bisa mengurangi amarah," ucap Said.

PBNU mempercayakan pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok kepada polisi. Said berharap penyidik bisa bersikap obyektif apalagi Kapolri sudah menyatakan pemeriksaan bakal berjalan terbuka.

Pada masa mendatang, PBNU mengimbau jemaahnya agar bersikap tenang dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama. Said menilai masih banyak persoalan umat yang harus diselesaikan dibanding hanya mengurusi satu masalah saja. "Ada agenda yang lebih besar daripada ini. Tantangan ekonomi, budaya, radikalisme, terorisme," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memberi arahan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok disiarkan melalui media. Namun Jokowi menilai keterbukaan itu harus sesuai dengan aturan hukum. "Kami juga harus melihat apakah ada aturan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan atau tidak," kata Jokowi dalam siaran pers yang diterima Tempo.

ADITYA BUDIMAN