TEMPO.CO, Nusa Dua - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang negara-negara Interpol untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Kepolisian RI di Semarang, Jawa Tengah. Fasilitas itu bernama Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation.

"Ini komitmen kami dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara," kata Kalla saat membuka Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin, 7 November 2016. Pengelola Jakarta Center itu adalah Polri dan polisi federal Australia.

Menurut Kalla, penting bagi Interpol untuk bisa mengantisipasi tantangan terorisme yang selalu berubah. Karena itu, kerja sama internasional harus ditingkatkan, khususnya bagi negara-negara yang terkena dampak pergerakan Negara Islam Irak-Suriah alias ISIS.

Baca: Polisi Duga Massa Sudah Tahu Demo 4 November Bakal Ricuh

Peningkatan kerja sama itu akan menghasilkan pertukaran informasi intelijen. Selain itu, kerjasama di bidang yudisial internasional akan mempermudah pengumpulan barang bukti dan testimoni para saksi, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam melakukan penindakan.

Indonesia, menurut Kalla, telah berupaya mencegah aksi terorisme. Upaya ini memerlukan integrasi data dan informasi, serta identitas pelaku terorisme dan para pendukungnya. Di dalam negeri, misalnya, kampanye pencegahan terorisme sudah melibatkan stakeholder seperti ulama besar melalui berbagai media massa, pendampingan para mantan narapidana kasus terorisme, serta pemblokiran situs-situs propaganda kelompok radikal.

Simak: IHSG Tutup di Teritori Positif, Naik 0,44 Persen

Sidang Umum Interpol itu untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Mengambil tema Setting a global roadmap for international policing, acara ini diikuti 161 negara anggota Interpol dengan jumlah delegasi sekitar 1.200 orang.

Sidang akan berlangsung hingga 10 November 2016. Pembukaan acara dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto; Presiden International Criminal Police Organization (Interpol) Mireille Ballestrazzi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.

Tito Karnavian mengatakan sidang akan membahas permasalahan lintas batas antarnegara. "Kejahatan itu diantaranya terorisme, cyber crime, human trafficking," katanya. Selain itu, kejahatan-kejahatan baru juga akan dibahas, misalnya kejahatan penipuan dan penggelapan kartu kredit palsu antarnegara.

AMIRULLAH