TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demonstrasi yang rencananya akan berlangsung di Istana Negara pada Jumat, 4 November 2016, saat ini tengah menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo bahkan, mengundang lembaga swadaya dan organisasi masyarakat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama ke Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016, untuk mendengar masukan mereka terkait aksi tersebut.

"Nasihat yang penuh kesejukan sedang dinanti-nanti saat ini (menjelang demo besar)," ucap Jokowi saat membuka pertemuan itu.

Unjuk rasa tersebut terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dugaan penistaan agama itu bermula dari ucapan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada akhir September 2016. Ketika itu, Ahok meminta warga jangan dibohongi orang yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menyerangnya.

Baca: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, mengatakan sesungguhnya MUI tidak menghendaki adanya demo besar terkait dengan isu penistaan agama oleh Ahok. Tetapi Presiden mengatakan demonstrasi itu adalah hak setiap warga negara, dia pun hanya bisa mengimbau agar Muslim tidak ikut demo. "Kalau Presiden Joko Widodo tidak melarang, ya masak MUI malah melarang," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.

Ia meminta publik tetap tenang dan menyerahkan pengusutan kasus itu kepada kepolisian. "Kami sudah beri imbauan, pokoknya tetap tenang dan jangan terprovokasi," kata dia.

Baca: Dukung Polri, TNI Jamin Tak Ada Rusuh pada 4 November

Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi telah memutuskan tidak akan mencampuri proses hukum yang sudah berjalan. "Presiden mengatakan dia sudah memerintahkan (kepolisian) untuk memproses (dugaan penistaan agama)," ujarnya, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.

"Dan kami sepakat dengan Presiden, karena isu ucapan Ajok di Kepulauan Seribu itu sudah tidak proporsional lagi, di luar konteks, dan menimbulkan hiruk-pikuk yang mengganggu. Hal itu perlu diproses hukum secara terhormat dan proporsional," tuturnya.

Baca:4 November, 20 Ribu Polisi Disebar di Lokasi Ini

Terkait dengan aksi 4 November nanti, Ma'ruf mengatakan pihaknya tidak mengajurkan ataupun melarang anggotanya ikut. "Terserah anggota, anggota MUI tidak banyak," ujarnya. "Cuma kalau proses sudah jalan di kepolisian, ya sebaiknya enggak usah ikut demo."

Muhammadiyah juga memberikan kebebasan kepada anggotanya terkait aksi demo 4 November nanti. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, organisasinya tidak mengimbau anggotanya untuk ikut, dan juga tidak melarang.

Baca:Jokowi Temui 3 Ormas Islam, Ini Kata Bos Pemuda Muhammadiyah

Dahnil mengatakan, semua pihak yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bersepakat bahwa demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi harus dilakukan dengan cara damai. "Jangan merusak keberagaman," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, mengungkapkan NU sependapat dengan MUI dan Muhammadiyah. Pihaknya tidak melarang anggotanya jika ingin turut serta dalam aksi demonstrasi 4 November nanti. "Tapi jangan memakai atribut NU, jangan pakai bendera Ansor, karena NU didirikan bukan untuk berdemo, tapi untuk pendidikan, kerakyatan, dan kemasyarakatan," ujarnya.

Baca:Bertemu Jokowi, Ini Saran PBNU untuk Tangani Demo 4 November

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Said lebih memberikan masukan tentang cara menangani provokator di balik unjuk rasa itu. "Agar tidak berujung kerusuhan yang mengganggu publik dan perusahaan fasilitas umum," ujarnya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette T. H. Lebang, angkat bicara terkait rencana unjuk rasa 4 November itu. Ia menilai, aksi itu sebagai bentuk ekspresi warga negara dalam menyampaikan aspirasinya ke publik. Ia hanya berharap aksi tersebut tidak ricuh.

"Bagaimana pun sebagai warga negara harus bertanggung jawab dalam tatanan kesopanan sebagai bangsa Indonesia," ujarnya di kantor PGI, Selasa, 1 November 2016.

Baca:Yusril: Demo 4 November Tak Terjadi Jika Hukum Ditegakkan

Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan, mengungkapkan ada kekhawatiran dari masyarakat Tionghoa. "Salah satu kegelisahannya khawatir adanya makar," kata dia, di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

Pria yang bernama asli Ramdhan Effendi mengaku, telah menyampaikan kekhwatiran masyarakat tentang indikasi muncul kerusuhan seperti peristiwa pada 1998, kepada pimpinan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia pun berharap, nantinya aksi tersebut tidak berujung pada kerusuhan atau intimidasi kelompok tertentu.

ISTMAN M.P. | DIKO OKTARA | DANANG FIRMANTO | RINA WIDIASTUTI | ANTARA

Baca juga: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama