Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan awak media setibanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal rencana Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016.
Surat itu merupakan hasil pertemuannya dengan puluhan organisasi masyarakat Islam yang dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, Jumat pekan lalu.
"Saya kan diminta, sekadar menyampaikan aspirasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 November 2016.
Saat itu, Koordinator Aksi Bela Islam Bachtiar Nasir meminta DPR mendorong pemerintah agar menindaklanjuti dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menyikapi permintaan ini, Fadli berjanji akan mengirimkan surat untuk Presiden.
Selain itu, para ulama meminta pimpinan DPR ikut turun ke jalan pada 4 November nanti. Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang saat itu menerima delegasi, menyatakan kesiapan mereka.
Berikut ini isi surat dari Fadli Zon untuk Presiden Joko Widodo yang bernomor PW/18712/DPR RI/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Dengan hormat kami beritahukan, bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima audiensi para Kiai se-Jawa pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada audiensi tersebut, para Kiai, Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam dari berbagai organisasi massa (ormas) menyampaikan rencana Aksi Bela Islam pada tanggal 4 November 2016. Aksi akan dihadiri oleh Umat Islam dari berbagai kota di Indonesia dengan rute dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap tindak penistaan terhadap AI-Qur'an dan tak berkaitan dengan masalah SARA atau pilkada.
Pada aksi tanggal 4 November 2016, para Kiai, Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam tersebut meminta agar para peserta aksi damai ini mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari aparat Kepolisian yang bertugas. Mereka menyampaikan keinginan untuk bertemu langsung Saudara Presiden RI terkait aspirasi proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mereka juga meminta Saudara Presiden RI untuk tidak melakukan intervensi melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama dalam proses hukum, mengingat persamaan setiap warga negara di depan hukum (Pasal 27 UUD 1945).
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
