TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan status siaga satu untuk semua anggota Korps Brigade Mobil untuk mengamankan unjuk rasa 4 November 2016 dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2017.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafly Amar mengatakan status siaga satu hanya untuk Brimob. Soalnya, Brimob sangat dibutuhkan untuk pengamanan, terutama di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, dan untuk membantu daerah rawan bencana.
"Siaga satu pada pilkada, benar. Tapi hanya untuk Brimob," kata Boy di Markas Brimob, Kepala Dua, Depok, Senin, 31 Oktober 2016.
Pemberlakuan status siaga satu untuk Brimob merupakan salah satu bentuk konsolidasi internal. Menurut Boy, Brimob siaga satu untuk konsolidasi personel yang terbatas, tapi dengan medan tugas yang cukup banyak.
Salah satu bentuk beratnya tugas Brimob adalah operasi di Poso, yang mesti menyiapkan sekitar 3.000 personel. Ditambah beberapa daerah yang menjadi titik rawan pilkada telah meminta bantuan Mabes Polri untuk mengkonsolidasikan kekuatan Brimob.
"Di tengah keterbatasan personel Brimob, kami harus membagi kekuatan mereka ke seluruh wilayah," ucapnya.
Boy menambahkan, untuk mengamankan unjuk rasa besar yang dilakukan sejumlah organisasi massa pada Jumat pekan ini, Mabes Polri telah mempercayakannya kepada Polda Metro Jaya bersama TNI dan kepala daerah. "Kami mengajak masyarakat secara bersama agar tertib dan tidak anarkis," katanya.
Selain itu, Mabes Polri telah bekerja sama dengan tiap koordinator lapangan untuk berkomunikasi agar berkomitmen dalam unjuk rasa damai. Namun, kata dia, memang terkadang unjuk rasa disusupi tujuan-tujuan lain.
Untuk itu, pihaknya telah memanggil korlap agar menjaga unjuk rasa berjalan damai dan tidak disusupi. Soalnya, massa rentan dipengaruhi provokator untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. "Kami mengedepankan langkah-langkah persuasif dan preventif."
