TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengecam keras kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, tadi malam. Dalam peristiwa tersebut, menurut Natalius, dua warga Papua tewas serta lima lain kritis dan luka-luka.

"Kami minta proses hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara transparan dan obyektif," ucap Natalius dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Oktober 2016.

Natalius mengatakan, berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum, warga, dan keluarga korban, kerusuhan itu dipicu oleh tewasnya bocah asli Papua, Vigal Pauspaus, di warung makan yang dijaga warga Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian itu, warga Papua menggelar demonstrasi.

Saat warga melakukan protes, aparat kepolisian mengeluarkan tembakan. Salah satu warga bernama Onesimus Rumayom, 40 tahun, tewas. Sedangkan lima lain terluka—dua di antaranya kritis, yakni Erik Inggabouw, 18 tahun, dan Tinus Urbinas, 38 tahun.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigadir Jenderal Royke Lumowa ataupun Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan. Saat dihubungi melalui telepon dan pesan singkat, baik Royke maupun Demas tidak merespons.

Baca:
Pendukung Ahok: Yang Selfie dengan Agus Bukan Ratusan
Soni Sumarsono Janji Percepat Pembahasan APBD DKI 2017
Ditanyai Soal TPF Munir, Jokowi Kabur

Natalius menilai salah satu faktor utama terus terjadinya pelanggaran HAM di Papua adalah Presiden Joko Widodo tidak pernah menyinggung kondisi HAM di Papua. Padahal, menurut dia, Jokowi merespons semua kasus pelanggaran HAM lain.

Menurut Natalius, hal tersebut menunjukkan Jokowi sengaja membiarkan pelanggaran HAM terjadi di Papua. "Hal itu dapat dikategorikan sebagai pembiaran. Apalagi, selama dua tahun kepemimpinan Jokowi, terdapat berbagai catatan kelam tentang HAM di Papua," ujarnya.

Di bawah pemerintahan Jokowi, tutur Natalius, lebih dari 5.000 orang di Papua ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. "Salah satu kejahatan Jokowi adalah penghancuran lembaga adat Papua dengan merekayasa lembaga adat baru di bawah Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Natalius menduga, dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi, telah terjadi kejahatan paripurna di Papua. "Kami minta Presiden melakukan perbaikan untuk menciptakan tanah Papua damai, berdialog perdamaian, melakukan desekuritisasi, dan membangun berbasis HAM."

ANGELINA ANJAR SAWITRI