Menkes Minta Pasien Jangan Selalu Dirujuk ke RS, Kenapa?  

Reporter

Rabu, 26 Oktober 2016 17:00 WIB

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Gunungkidul - Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mengimbau masyarakat memanfaatkan potensi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) secara maksimal. Sebab, keberadaan puskesmas lebih dekat ketimbang rumah sakit.

“Jangan hanya karena pilek dan periksa kacamata, terus ke rumah sakit. Nanti, ada keluhan rumah sakit penuh pasien,” kata Nila saat melakukan kunjungan kegiatan donor darah massal dan deklarasi “Stop Buang Air Besar Sembarangan” di Taman Teknologi Pertanian (TTP) di kawasan wisata Embung Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Rabu, 26 Oktober 2016.

Menurut Nila, salah satu upaya pengoptimalan peran puskesmas adalah dengan membuat sistem rujukan yang harus ditepati. Misalnya, kata dia, pasien di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak harus langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito, tapi dirujuk secara bertahap ke layanan kesehatan tipe C, kemudian tipe B. Apabila tidak bisa ditangani, barulah ke tipe A. “Jadi lewat puskesmas dulu. Siapa pun itu. Kalau perlu, dibuat Rumah Sakit Pratama,” tuturnya.

Baca juga:
Ditanyai Soal TPF Munir, Jokowi Kabur
Jika Diputus Bersalah, Jessica Langsung Ajukan Banding


Menurut Nila, penguatan peran puskesmas dilakukan karena puskesmas merupakan pintu gerbang layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, tidak semua lokasi domisili masyarakat dekat dengan rumah sakit. “Dokter puskesmas adalah dokter keluarga. Temukan sedini mungkin penyakit dan obati agar tetap sehat,” ujarnya.

Dia menyebutkan ada 155 penyakit yang tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, dan bisa ditangani dokter puskesmas. Dia pun mempertanyakan dokter-dokter puskesmas yang mengeluh karena beban kerjanya semakin berat apabila sistem rujukan tersebut diberlakukan. "Bukan beban. Mau menolong (pasien) atau tidak?” kata Nila.

Simak pula:
Temui Wapres JK, Ahok Dinasihati Jangan Banyak Omong
Ahok Cuti Kampanye, Magang Balai Kota Tidak Terima Gaji Lagi


Pada 2016, telah ada 10 puskesmas di Gunungkidul yang menjalani proses akreditasi. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya dua puskesmas. Tahun depan, ada 10 puskesmas yang antre menjalani akreditasi. Proses akreditasi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab biaya perjalanan dinas dari Dinas Kesehatan Gunungkidul membengkak dari jutaan rupiah menjadi Rp 1,9 miliar.

“Dalam satu pekan, bisa 2 sampai 4 kali bolak-balik ke puskesmas yang perlu didampingi untuk melengkapi dokumen,” kata Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Dewi Irawati.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Baca juga:
Jadi Kepala PPATK, Ini PR yang Harus Diselesaikan Kiagus
Menteri Retno Akui Belum Ditanya Jaksa Agung Data TPF Munir

Berita terkait

3 Alasan Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri

1 hari lalu

3 Alasan Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri

Ini strategi Bethsaida Hospital untuk menarik pasien berobat di dalam negeri

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

1 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

3 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

3 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

3 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

7 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

7 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, Yogyakarta Diramaikan dengan Mbok Mlayu dan Pameran Lukisan Karya Perempuan

9 hari lalu

Hari Kartini, Yogyakarta Diramaikan dengan Mbok Mlayu dan Pameran Lukisan Karya Perempuan

Para perempuan di Yogyakarta memperingati Hari Kartini dengan lomba lari dan jalan kaki, serta membuat pameran lukisan.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Malioboro, Tiga Kampung Wisata di Yogyakarta Ini juga Dilirik Wisatawan saat Libur Lebaran

12 hari lalu

Tak Hanya Malioboro, Tiga Kampung Wisata di Yogyakarta Ini juga Dilirik Wisatawan saat Libur Lebaran

Tiga kampung wisata di Kota Yogyakarta ini paling banyak didatangi karena namanya sudah populer dan mendapat sederet penghargaan.

Baca Selengkapnya