Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum mau menanggapi pertanyaan awak media terkait dengan keberadaan dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib. Ketika ditanyai seusai pelantikan pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru, Jokowi tak memberi jawaban jelas. "Tanya-tanya sama pimpinan PPATK yang baru saja," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Oktober 2016.
Pernyataan Jokowi itu tak membuat awak media menyerah. Wartawan terus mengajukan pertanyaan soal data TPF Munir kepada pria yang hari ini hadir menggunakan jas hitam, dasi merah, dan peci tersebut. Lalu Jokowi pada akhirnya mendorong dua pemimpin PPATK yang baru, Ki Agus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae, ke depan para wartawan.
Walhasil, Jokowi berhasil melepaskan diri dan para wartawan jadi mewawancarai dua pemimpin PPATK yang berdiri di depan mereka. Sebelum ditanyai soal dokumen TPF, Presiden tampak berbicara empat mata secara serius dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Pembicaraan itu berlangsung dua-tiga menit. Belum bisa dipastikan apa yang mereka bicarakan, tapi Prasetyo dipilih Jokowi untuk mencari dokumen asli TPF.
Data TPF tengah menjadi sorotan saat ini karena keberadaannya yang tak jelas. Padahal Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut kepada publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi.
Terakhir kali data itu diterima pemerintah pada 2005 atau di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemarin, Yudhoyono menggelar konferensi pers menanggapi polemik hilangnya dokumen laporan akhir TPF. Menurut Yudhoyono, persoalan tersebut sudah menjadi politis.
Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan Yudhoyono yang memegang data asli alias hanya ada data salinan. Namun, tutur Sudi, saat ini pihaknya masih menelusuri keberadaan dokumen TPF dan berjanji akan menyerahkannya kepada Jokowi.
