TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Yuwono menyanggah adanya "pengawalan" proposal dana bencana yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Nggak ada, usulan itu disampaikan oleh pemerintah daerah langsung ke sini (Kantor Menko Kesra)," kata Soetedjo, kemarin di Gedung DPR.Sebelumnya Soetedjo dikabarkan pernah mengatakan ada anggota Dewan yang mengawal proposal dana bencana. Bahkan di antara mereka ada yang mengancam atau memaksak agar proposal yang dibawanya dikabulkan. Namun kemarin Soetedjo membantah pernah mengatakan hal itu. Ia juga mengatakan tidak pernah menemui mereka. "Saya tidak pernah menerima ancaman secara pribadi," katanya.Menurutnya, proposal disampaikan langsung oleh pemerintah daerah ke Kantor Menko Kesra, karena "Tidak ada prosedur yang sulit, tinggal kirim," katanya. Usulan itu kemudian dikoordinasikan dengan departemen-departemen lain seperti Departemen Pertanian atau Pekerjaan Umum. Setelah itu direkapitulasi lalu disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR. Jumlah total usulan dana bencana unyuk 2006 mencapai Rp 3,2 triliun, namun panggar meengalokasikan Rp 2,5 triliun. Rinciannya Rp 300 miliar untuk Departemen Sosial sebagai dana tanngap darurat, Rp 1 triliun untuk daerah yang mengajukan usulan, Rp 700 miliar untuk cadangan bencana Agustus hingga Desember, dan Rp 500 miliar untuk tsunami pantai Jawa bagian selatan dan Sulawesi.Usulan dana bencana untuk daerah menurut Soetedjo belum final, masih verifikasi dengan departemen lain, ditargetkan akhir Agustus akan selesai. "Masih satu putaran lagi, ada beberapa daerah yang belum selesai dicek," katanya.Aqida Swamurti