Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan kemungkinan ada kesalahpahaman di lapangan dalam kasus unjuk rasa petani Teluk Jambe Barat bersama Komite Pimpinan Pusat Tani Nasional, Rabu, 19 Oktober 2016.
“Di satu sisi, kepolisian melakukan pengamanan agar masyarakat tidak terjadi bentrok. Di sisi lain, petugas dianggap mengintimidasi. Masalah komunikasi, tapi ya pihak-pihak yang merasa seperti itu diajak berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah di sana sekaligus dengan aparat yang di sana,” ucap Boy.
Sebelumnya, Komite Pimpinan Pusat Tani Nasional bersama para petani Teluk Jambe Barat melakukan demonstrasi di depan Mabes Polri, yang kemudian dialihkan petugas ke depan Museum Polri.
Petani Teluk Jambe Barat merasa ada intimidasi yang dilakukan PT Pertiwi Lestari dan menduga ada pemihakan kepala kepolisian resor kepada manajemen PT Pertiwi Lestari, sehingga memunculkan rasa tidak aman.
Dalam unjuk rasa ini, pihak Komite Pimpinan Pusat Tani Nasional bersama para petani Teluk Jambe Barat mendesak Kepala Polri Jendral M. Tito memberikan surat jaminan rasa aman para petani Teluk Jambe Barat.
Para petani dan Komite Pimpinan Pusat Tani Nasional juga mendesak Kapolri membebaskan 12 petani yang ditangkap polisi karena disangka melakukan pengeroyokan terhadap karyawan PT Pertiwi Lestari.
