Rumah Didatangi KPK, Wali Kota Madiun Kaget  

Reporter

Senin, 17 Oktober 2016 20:13 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Madiun - Selain melakukan penggeledahan ruang kerja Wali Kota Madiun Bambang Irianto di balai kota, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendatangi kediaman pribadi pemimpin daerah tersebut di Jalan Jawa Nomor 31, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin, 17 Oktober 2016.

Bambang tidak menyangka tim KPK datang ke rumahnya sekitar pukul 12.00. "Saya sendiri kaget," katanya setelah tim KPK keluar dari rumahnya pada pukul 17.00.

Menurut dia, tim dari KPK datang ke rumahnya untuk melakukan klarifikasi tentang proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Hal itu merupakan lanjutan dari upaya lembaga antirasuah menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp 76,5 miliar yang dijalankan tahun lalu.

Bambang mengaku pernah dimintai keterangan di kantor KPK pada Oktober 2015. Sejumlah pejabat dari satuan kerja terkait juga sempat diperiksa penyidik KPK di Markas Kepolisian Resor Madiun Kota pada Agustus 2015. "Mungkin ada laporan tambahan sehingga KPK perlu mengecek ulang," ujarnya.

Dalam klarifikasi itu, Bambang menuturkan, tim dari KPK bertanya tentang aset pribadi, salah satunya berupa barang. Selain itu, perusahaan pribadi yang dimilikinya, seperti sepuluh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan dua stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). "Tidak ada masalah dan tidak ada barang yang disita (dari rumah pribadi)," tutur wali kota dua periode itu.

Karena itu, ia menyatakan proyek Pasar Besar Madiun pada 2010, 2011, dan 2013 tidak bermasalah, baik dalam proses pembangunan maupun tahap lelang. "Saya tidak menerima suap dari pemborong," ucapnya.

Meski demikian, Bambang menghargai upaya penyelidikan yang tengah dijalankan KPK. Menurut dia, lembaga tersebut harus tetap ada di Indonesia untuk menangani kasus korupsi.

Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi mengatakan tim dari KPK melakukan pengecekan di sejumlah lokasi. Selain ruang kerja Wali Kota di balai kota, kediaman pribadi dan rumah dinas Wali Kota didatangi tim dari lembaga antirasuah itu. "Ada beberapa tempat dan (Wali Kota) mungkin ada di Jalan Jawa (rumah pribadi Wali Kota)," kata Maidi saat ditemui di Balai Kota Madiun.

Menurut dia, tim dari KPK yang menggeledah ruang kerja Wali Kota di Balai Kota Madiun membawa sejumlah dokumen tentang proyek Pasar Besar Madiun.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

3 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

6 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

6 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

8 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

9 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

15 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

17 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

21 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya