TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan membentuk tim Satuan Tugas Pemberantasan Pungli bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembentukan tim ini merupakan hasil tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.
"Dalam menindaklanjuti OTT kemarin, kami perlu reformasi birokrasi di jajaran internal Kemenhub. Maka kami buat sistem pengawasan yang sifatnya adhoc," kata Budi di Stasiun Gambir, Ahad, 16 Oktober 2016.
Satgas ini, Budi melanjutkan, akan bekerja sama dengan tim bentukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Adapun struktur organisasi tim ini antara lain Budi Karya sebagai pengarah; Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugohadjo bertindak sebagai ketua; dan yang bertindak sebagai wakil adalah Tulus Abadi dari YLKI, Sunaryanto dari ICW, dan Irjen Kemenhub. "Anggotanya dari internal. Jadi kita lebih independen dan bersih," ujarnya.
Tulus Abadi yang ditemui di tempat yang sama mengatakan pihaknya bersedia bergabung dengan tim satgas ini karena merasa perlu turut menuntaskan pungli yang masih marak pada sektor transportasi. "Isu pungli pada transportasi itu isu lama dan sudah mengkristal. Perlu ada upaya, jadi enggak jadi beban masyarakat. Ini bisa jadi beban buat masyarakat dan pelaku usaha transportasi," dia menjelaskan.
Adapun Agus Sunaryanto juga sepakat dengan adanya pembentukan tim satgas ini. Sebab, menurut dia, pungli merupakan bagian dari tindakan korupsi yang harus diberantas. "Apalagi pungli ini juga bagian dari korupsi. Memang sedikit, tapi kalau sistemik itu sangat luar biasa dan berbahaya," katanya.
INGE KLARA
Berita terkait
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya
22 Juli 2022
Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.
Baca SelengkapnyaMas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri
18 Juni 2021
Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.
Baca SelengkapnyaHendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli
26 April 2021
Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.
Baca SelengkapnyaPungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu
29 Desember 2019
"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.
Baca SelengkapnyaPungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai
18 Desember 2019
Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaPungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub
16 Desember 2019
Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.
Baca SelengkapnyaPenyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan
14 Agustus 2019
Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.
Baca SelengkapnyaPidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli
14 Juli 2019
Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.
Baca SelengkapnyaPenjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah
7 Februari 2019
Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaPejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018
28 September 2018
Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.
Baca Selengkapnya