TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) mengecam tindakan kepolisian menangkap Pendeta Sugiyanto bersama beberapa petani di Kantor KPRI di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 11 Oktober 2016. Sugiyanto dituduh menghasut petani untuk melawan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), yang kerap berkonflik dengan petani setempat.
"Peristiwa penangkapan ini sendiri menunjukkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis gerakan rakyat masih terus berlangsung," kata Chabibullah, Ketua KPRI, dalam siaran persnya, Kamis, 13 Oktober 2016.
Sugiyanto dikenal kerap mendampingi Serikat Tani korban penggusuran PT BNIL. Ia juga sempat dituduh terlibat dalam bentrok antara massa Serikat Tani dengan petugas pengamanan Swakarsa, di areal pendudukan lahan oleh penduduk pada 1 Oktober 2016.
KPRI menyatakan tindakan penangkapan terhadap Sugiyanto mengejutkan mereka. Tidak pernah diketahui bahwa Pendeta Sugiyanto sedang dalam target operasi oleh pihak kepolisian. Mereka juga meminta Sugiyanto segera bisa dibebaskan.
"Bebaskan Pendeta Sugiyanto dari seluruh sangkaan serta tuntutan karena sesungguhnya yang dilakukan Pendeta Sugiyanto merupakan upaya membela hak-hak rakyat," kata Chabibullah.
KPRI juga menyatakan akan membangun kekuatan politik alternatif dengan membentuk partai politik dari gerakan rakyat untuk mewujudkan daulat rakyat yang adil, setara dan sejahtera. Mereka juga menghimbau pada seluruh elemen warga Tulang Bawang, agar tetap bersatu dan tetap solid.
Konflik antara PT BNIL dengan masyarakat setempat diketahui terjadi sejak 1993 silam. Saat itu, banyak lahan milik warga dirampas secara paksa PT BNIL untuk dibuat jadi lahan tebu. Warga mengaku mendapat intimidasi dari pihak perusahaan agar mau menjual tanah mereka. Dari data yang dikumpulkan KPRI, sudah ada 9 korban jiwa sejak konflik ini terjadi.
