Paket Kebijakan Hukum, Menteri Yasonna: Tunggu Hasil Rapat Terbatas

Reporter

Selasa, 11 Oktober 2016 15:55 WIB

Menkumham Yasonna: Kondisi Lapas Sudah Parah!. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menolak berkomentar saat ditanyai mengenai penyusunan draf Paket Kebijakan Hukum. Sebelum rapat terbatas di Istana Kepresidenan siang ini, lebih dulu dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Kami tadi sepakat, Pak Menkopolhukam yang akan ngomong soal itu," ujar Laoly saat ditemui di Kompleks Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.

Menurut Laoly, hasil rapat yang dipimpin Menkopolhukam Wiranto itu belum menentukan keputusan untuk mempublikasi Paket Kebijakan Hukum tersebut. "Nanti itu ditentukan di rapat (rapat terbatas di Istana Kepresidenan)," kata dia sembari masuk ke mobilnya yang bernomor polisi RI-25.

Sejumlah aspek yang berkaitan dengan penyusunan draf Paket Kebijakan Hukum itu sudah disampaikan Laoly kepada Presiden Joko Widodo, Jumat lalu. Dia menyampaikan masukan, soal paket kebijakan hukum yang harus berupa penanganan masalah jangka pendek dan jangka panjang. "Untuk jangka pendek, salah satunya soal reformasi kelembagaan," kata Laoly, Jumat lalu.

Masalah jangka pendek lain yang sempat dia singgung adalah soal perbaikan Lembaga Pemasyarakatan. Dia menekankan perlunya mencegah terjadinya overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan.

Masukan itulah yang disampaikan lagi kepada Jokowi dalam rapat level menteri yang juga diikuti Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung M. Prasetyo di kantor Wiranto, Selasa siang ini.

YOHANES PASKALIS



Baca juga:
Disebut Kecipratan Duit Kasus Putu, Ini Reaksi Demokrat
Studi Kelayakan KA Semicepat Ditargetkan Rampung Akhir 2016













Advertising
Advertising

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

2 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

2 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

5 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

5 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

5 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

25 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

27 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

27 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

29 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

30 hari lalu

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.

Baca Selengkapnya