TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia. Putusan itu dikeluarkan pada Rabu, 5 Oktober 2016.

Joko Priyanto, warga Rembang yang mengajukan gugatan, merasa lega dengan putusan Mahkamah Agung. "Kami dengar kabar itu senang, lega. Artinya, perjuangan panjang kami, warga Rembang, terbayar," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 10 Oktober 2016.

Menurut Joko, putusan Mahkamah Agung memiliki dampak yang besar. Sebab, materi gugatannya adalah akar dari pokok permasalahan, yaitu pembatalan izin lingkungan. "Kalau izin lingkungan batal, semuanya batal secara otomatis. Akarnya itu kan izin lingkungan, baru keluar izin-izin lain," ucapnya.

Perkara gugatan ini awalnya diajukan Joko Prianto bersama warga Rembang yang menolak pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang melawan Gubernur Jawa Tengah sebagai tergugat I dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai tergugat II. Obyek gugatan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambang dari pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia.

Di tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, gugatan itu ditolak hakim pada 16 April 2015. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan gugatan warga dianggap kedaluwarsa. Obyek gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, warga Rembang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Namun pengadilan menolak banding yang diajukan warga Rembang. Dalam salinan putusannya, ketua majelis hakim, Santer Sitorus, dengan anggota Djoko Dwi Hartanto dan Riyanto, menguatkan putusan hakim PTUN Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG tertanggal 16 April 2015.

Perjuangan tak berhenti. Warga yang menolak pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang mengajukan kasasi pascaputusan banding. Lagi-lagi, mereka kalah.

Peninjauan kembali akhirnya diajukan pada 4 Mei 2016 setelah warga Rembang menemukan novum (bukti baru) atas kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan-persidangan sebelumnya. "Artinya, pengadilan memutuskan memang dengan fakta dan kenyataan yang ada," kata Joko.

MAYA AYU PUSPITASARI