Keluarga Pasien Koma Tuntut Bantuan Klinik Muhammadiyah

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 3 Oktober 2016 23:02 WIB

ilustrasi malpraktek. Tempo/Indra Fauzi

TEMPO.CO, Yogykarta - Keluarga pasien yang mengalami koma selama lima tahun setelah mendapat perawatan di Klinik Muhammadiyah di Kalimantan Timur, menuntut Pengurus Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta mengupayakan pengobatan hingga sembuh. “Kami ingin ibu sembuh seperti sedia kala. Kami merasakan adik-adik hidupnya terbengkalai sejak tak ada ibu,” kata anak tertua pasien, Ahmad Januar As’ari saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin 3 Oktober 2016.


Kasus itu berawal ketika pasien yang juga ibu kandung Ahmad, Humaida, yang tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser melahirkan anak kelimanya di Klinik Muhammadiyah di Tanah Grogot pada 2011. Menurut Ahmad, dua jam usai melahirkan, Humaida menjalani operasi KB steril di klinik yang sama di bawah penanganan Dokter Ferdinando.


Sekitar dua jam usai operasi, kondisi ibunya malah memburuk. “Mulai tak bisa menggerakkan badan, kejang-kejang, mendengkur, dan tak bisa beraktifitas sampai sekarang,” kata Januar.


Humaida tidak bisa berkomunikasi, tak bisa menggerakkan tubuh, hanya bisa melihat. “Kondisi Humaida koma,” ujar kuasa hukum Humaida dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sikap Balikpapan Ebin Marwi.


Keluarga pasien juga telah menemui Klinik Muhammadiyah maupun pengurus Muhammadiyah Paser. Tapi belum ada tanggapan. Kedatangan mereka ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta, selain meminta agar PP Muhammadiyah mengupayakan pengobatan terhadap Humaida, juga menuntut klinik itu memberi tunjangan kepada keluarga.


Advertising
Advertising

Selama lima tahun ini, suami dan anak sulung pasien tidak bisa mencari nafkah. “Ibu dirawat di RSUD Paser melalui jalur SKTM (surat keterangan tidak mampu),” kata Ahmad. Dia dan ayahnya bergantian merawat ibunya. Usaha bengkel ayahnya bangkrut. Adik-adiknya diasuh keluarga, bahkan tetangga mereka.


Tapi, keluarga pasien tak bisa bertemu dengan pengurus Bidang Pelayanan Kesehatan PP Muhammadiyah. Menurut Wakil Ketua Majelis Kesehatan Bidang Hukum PP Muhammadiyah dokter Slamet Budiarto, Muhammadiyah bisa mengupayakan bantuan pengobatan lewat Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu). Tapi memenuhi syarat, antara lain fakir, miskin, hamba sahaya, punya banyak hutang. “Kami harus pastikan yang bersangkutan adalah golongan yang berhak menerima zakat,” kata Slamet saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler.


PITO AGUSTIN RUDIANA


Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

3 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

4 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

8 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

10 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

10 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

21 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

24 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya