Korupsi DPRD Sumut, KPK Periksa Sekretaris DPRD Sumut

Reporter

Selasa, 27 September 2016 23:02 WIB

Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PDIP, Muhammad Affan, dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 5 Agustus 2016. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Randiman Tarigan, terkait dengan kasus suap DPRD Sumatera Utara. Randiman diperiksa sebagai saksi untuk anggota DPRD Sumatera Utara Muhammad Affan.

Randiman keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Ia mengenakan kemeja warna biru muda. Ketika ditanya awak media, dia menolak berkomentar banyak. "Enggak boleh kami keluarkan, tanya aja orang itu ya," ujarnya, di gedung KPK, Selasa, 27 September 2016.

Randiman mengaku telah diperiksa KPK berkali-kali dalam perkara ini. Namun, ia tak mau menjawab apa saja yang dikonfirmasi lembaga antirasuah kepadanya. "Kami enggak boleh ngomong itu ya," katanya.

Muhamad Affan ditetapkan sebagai tersangka berbarengan dengan Budiman Pardamean Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Efendi Siregar, Bustami HS, Zulkifli Husin dan Parluhutan Siregar. Mereka berasal dari partai yang berbeda, seperti PDI Perjuangan, Hanura, Partai Amanat Nasional, Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

Baca: Terima Suap, 7 Anggota DPRD Sumatera Utara Ditahan KPK

Ketujuh tersangka itu selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019, diduga menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Mereka diduga menerima suap untuk kepentingan Gatot.

Baca: Gatot Sebut Pemberian 'Uang Ketok' ke DPRD Sudah Tradisi

Pertama, untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013. Ketiga, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

Selain itu, Priharsa melanjutkan, pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015. Ada pula persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014; dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Baca: Disuap Gatot Pujo, Dua Anggota DPRD Sumut Dihukum 4,5 Tahun

Ketujuh anggota dewan ini menjadi tersangka dalam pusaran kasus Gatot Pujo. Sebelumnya Ketua DPRD Ajib Shah dan koleganya Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri sudah lebih dulu duduk di kursi pesakitan.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca Juga:
Ular Terbesar di Dunia Ini Harus Diangkut Pakai Alat Berat
Gatot Brajamusti Perkosa CT? Ini Kata Reza kepada Polisi



Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

14 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

15 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

21 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya