Panglima TNI: Publik Adukan Prajurit Tidak Netral Pilkada

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 24 September 2016 03:09 WIB

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat ditemui di Balai Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 18 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya bersikap netral selama pergelaran Pemilihan Kepala Daerah 2017. Dia meminta masyarakat yang menemukan indikasi anggota TNI berpihak untuk melaporkan temuan kepadanya.

Gatot mengatakan dia mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan keamanan Pilkada 2017. "Presiden mengatakan,'Bantu saya wujudkan keamanan dan harus netral'," kata Gatot menirukan pesan Presiden, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat 23 September 2016.

Gatot pun mengumpulkan seluruh panglima daerah militer untuk berkoordinasi melakukan pengamanan Pilkada. "Saya sampaikan kami harus berpihak, berpihak pada keamanan dan keberhasilan pilkada. Untuk itu kita harus profesional dan netral," kata Gatot.

Dia memerintahkan pangdam hingga prajurit paling bawah untuk melakukan pengawasan. "Temukan prajurit yang sedini mungkin terindikasi tidak netral," ujar dia. Apabila masyarakat sampai menemukan ketidaknetralan, menurut Gatot, pengawasan pangdam berarti kurang.

Gatot mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui prajurit tidak netral untuk segera melaporkan. "Tapi jangan melihat ciri-cirinya rambut cepak, sebut nama lengkap pasti kami tindak," kata dia.

Terkait potensi ketidaknetralan melalui media sosial, Gatot mengatakan tidak akan mempermasalahkan apabila prajuritnya mengomentari Pilkada selama tidak berpihak. "Kalau dia komentar untuk cenderung menagangkat mempromosikan calon tertentu itu sudah tentu tidak netral," kata dia.



ARKHELAUS W.

Berita terkait

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.

Baca Selengkapnya

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.

Baca Selengkapnya