TEMPO.CO, Dompu - Sebanyak 390 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 15 September 2016, melakukan aksi sweeping terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu. Aksi sweeping dilakukan karena ratusan CPNS Kategori 2 yang biasa disebut CPNS K-2 itu merasa kecewa terhadap para wakil rakyat di daerah itu.
Mereka berunjuk rasa dengan maksud mengadukan nasib mereka yang tidak kunjung diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Dalam aksinya mereka menggelar orasi. Meski sudah berlangsung hampir satu jam, tidak ada satupun anggota DPRD menemui mereka.
Koordinator aksi, Muhammad Syafrin, kemudian memerintahkan teman-temannya melakukan sweeping untuk mencari anggota DPRD. Para CPNS yang didominasi perempuan itu langsung merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Seluruh ruangan mereka masuki. Tak terkecuali ruang Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Yuliadin Bucek dan Syirajuddin. Namun, kedua pimpinan Dewan itu tak berada di ruang kerjanya.
Sekitar pukul 10.25 WITA, Yuliadin Bucek dan Syirajuddin, yang didampingi salah seorang anggota DPRD, Muhammad Iksan, muncul di gedung Dewan. Ketiganya langsung menemui para CPNS. Setelah negosiasi, akhirnya dilakukan dialog antara para CPNS dengan anggota DPRD.Dalam dialog itu para CPNS menuntut agar Bupati Dompu mencabut Surat Keputusan Tim Verifikasi. Mereka juga mendesak Bupati untuk mengangkat mereka menjadi PNS.
Massa juga meminta DPRD mendesak Kepolisian Daerah NTB menghentikan proses penyidikan dugaan korupsi dalam perekrutan CPNS K-2 yang hampir rampung penyidikannya.
