TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan apakah akan melantik Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Presiden mengaku masih mempelajari masalah kewarganegaraan agar kegaduhan sebelumnya, soal kewarganegaraan Arcandra, tidak terulang.
"Sampai saat ini saya akan melihat dulu masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan," ucap Jokowi sebagaimana dikutip dari keterangan pers Istana Kepresidenan, Minggu 11 September 2016.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengukuhkan Arcandra Tahar kembali menjadi Warga Negara Indonesia. Hal itu ditunjukkan lewat surat Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan Menteri Yasonna Laoly ke Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya menegaskan bahwa Arcandra Tahar tidak bisa dibiarkan tanpa kewarganegaraan. Arcandra Tahar kehilangan kewarganegaraan Indonesia saat memiliki paspor Amerika dan kehilangan kewarganegaraan Amerika-nya saat menjadi Menteri ESDM.
Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa dirinya sudah mendapatkan segala laporan tentang kewarganegaraan Arcandra dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hal itu disampaikan melalui surat dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan selanjutnya.
Laporan itu sendiri, kata Presiden Joko Widodo, belum ia pelajari secara detil. Tidak tertutup kemungkinan Presiden akan memanggil Arcandra juga untuk mendapatkan penjelasan lebih detil soal perpindahan kewarganegaraannya.
" Saya belum melihat secara detail prosesnya seperti apa, Pak Arcandra pun belum saya panggil sampai saat ini," ujar Jokowi.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Arcandra Tahar masih berpeluang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini terkait dengan penetapan Arcandra sebagai warga negara Indonesia oleh pemerintah.
"Segala macam tentu ada kemungkinan. Kemungkinan (Arcandra jadi menteri), ada. Pasti," kata Kalla, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 September 2016.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai seberapa besar kemungkinan Arcandra dipilih menjadi menteri lagi, Kalla hanya menjawab singkat. "Waduh, saya bukan peramal," ucap dia.
Kepastian itu, kata Kalla, ada di tangan Presiden Joko Widodo. Soal pengangkatan menteri, ia menambahkan, menjadi hak prerogatif presiden.
